"Karena disparitas harga BBM subsidi yang terlalu lebar membuat aksi penyelundupan BBM subsidi makin marak, bahkan kapal-kapal Malaysia dan negara-negara lainnya senang jika bisa beli BBM subsidi Indonesia (diselundupkan)," kata Jero Wacik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012).
Dikatakan Jero, seharusnya disparitas (perbedaan) harga antara BBM subsidi dan non subsidi diperkecil. Ini agar bisa mengurangi aksi penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi, juga akan mengurangi beban negara terhadap subsidi BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun anehnya kuota BBM subsidi tahun depan ditetapkan sebesar 46,01 juta kiloliter (KL), naik dari tahun ini 40 juta KL. Bahkan pemerintah belum ada keinginan untuk mengajukan kenaikan harga BBM subsidi kepada DPR.
"Kuotanya 46,01 juta KL sudah disetujui, jumlah tersebut cukup untuk kebutuhan BBM subsidi tahun depan namun tetap dengan upaya penghematan, kalau tidak bisa tembus 48 juta KL, namun saya belum bicara rencana kenaikan harga BBM subsidi dengan DPR," cetus Jero.
Dalam nota keuangan RAPBN 2013, pemerintah menetapkan besaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan LGV 2013 yang mencapai Rp 193,8 triliun. Sebanyak 46 juta KL BBM subsidi disiapkan pemerintah tahun depan. Jumlahnya bukan menurun malah naik dan menggerus anggaran pemerintah, padahal tidak tepat sasaran.
Anggaran subsidi ini naik Rp 56,4 triliun bila dibandingkan alokasi anggaran subsidi BBM, tabung LPG 3 kg, dan LGV dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun (1,6% terhadap PDB). Dalam perkiraan realisasi 2012, realisasi subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV diperkirakan mencapai Rp 216,8 triliun.
Menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.
Apakah selama ini BBM subsidi sudah tepat, atau hanya jadi mainan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan? Apakah sebaiknya BBM subsidi dihapus dan diganti dengan subsidi langsung ke masyarakat miskin agar tepat sasaran?
(rrd/dnl)











































