Dalam dua hari berturut-turut aksi penyelundupan minyak mentah ke Singapura dan Malaysia digagalkan. Pemerintah harus usut tuntas dalam penyelundupan minyak tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha kepada detikFinance, Selasa (25/9/2012).
"Itu harus diusut sampai ke akar-akarnya. Kebocoran minyak mentah dan BBM itu ada di mana. Akan jadi prestasi pemerintah apabila berani mengungkap hal tersebut," tegas Satya menantang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau banyak yang dimaling, maka makin banyak dana subsidinya. Ini untuk kesekian kalinya BBM atau minyak mentah diselewengkan. Pemerintah harus membuat gerakan nasional pemberantasan penyelundupan BBM dan minyak mentah," tutur Satya.
Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelundupan ini? Satya mengatakan banyak yang bertanggung jawab. Tak hanya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). "Untuk BBM, Pertamina menyatakan hanya bertanggung jawab sampai BBM keluar dari depo, setelah itu lepas tangan. Ini sangat tidak elok pernyataannya," tegas Satya.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan, harusnya wakil presiden langsung turun tangan menangani masalah pengawasan minyak mentah dan BBM ini.
Seperti diketahui, Minggu (23/9/2012) lalu, Ditjen Bea Cukai Kepulauan Riau menggagalkan sebuah super tangker bernama MT Martha Global berbendera Indonesia dengan muatan 35 juta liter (35 ribu kiloliter) minyak mentah Indonesia yang ingin diselundupkan ke Malaysia.
Padahal pada Sabtu (22/9/2012), Bea Cukai Kepri juga menggagalkan penyelundupan 700 ton minyak mentah dari Indonesia ke Malaysia dan Singapura.
(dnl/hen)










































