Agus Marto Tak Mau Buru-buru Usulkan Harga BBM Naik

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mau terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena harga minyak dunia belum tampak menekan APBN. Hal ini yang menyebabkan untuk tahun depan, opsi kenaikan harga BBM belum dibahas dalam RAPBN-P 2013.

"Untuk harga BBM, kalau harga BBM secara harga dunia tidak tinggi, kita mungkin tidak perlu buru-buru melakukan penyesuaian. Karena kita tidak ingin kalau ada inflasi membuat rakyat tambah miskin," ujar Agus Marto di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Menurut Agus Marto, pemerintah belajar dari pengalaman tahun ini terkait rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi kala harga minyak dunia menyentuh lebih dari US$ 125 per barel. Namun, pemerintah tidak memiliki opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Itu kita diskusikan secara panjang lebar selama satu bulan dan akhirnya tidak ada penyesuaian harga BBM tapi inflasi sudah terjadi, karena semua merasa harga bakal naik. Padahal tidak ada penyesuaian harga BBM, yang terjadi masyarakatnya banyak yang menderita karena kenaikan harga (barang)," paparnya.

Meskipun begitu, Agus Marto melihat rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM agar tidak terus menggerogoti APBN, harus dikaji lebih matang. Pasalnya, penghematan subsidi melalui pembatasan konsumsi BBM bersubsidi saja dinilai tidak akan memberikan dampak yang maksimal selagi harga BBM bersubsidi tidak mengalami penyesuaian harga sepeser pun.

"Saya mesti bilang bahwa kita di 2012, kita sama-sama belajar bahwa kalau seandainya ada pembatasan tidak boleh ada penyesuaian harga BBM itu membuat situasi sangat sulit," kata Agus Marto.

Sebagai informasi, pada tahun 2013, pemerintah telah mengantongi restu Komisi VII DPR untuk menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15% dalam setahun, yang dilakukan secara triwulanan. Langkah kenaikan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghematan anggaran subsidi. Namun untuk kenaikan harga BBM bersubsidi sendiri belum dapat dipastikan akan terjadi pada 2013, setelah dimentahkan DPR pada tahun ini.

(nia/dnl)