"Kalau terjadi korupsi, nilainya bisa signifikan di procurement, kalau di pelayanan pelanggan itu nilainya kecil tapi banyak. Dan membuat citra buruk, karena banyak orang ketemu dengan PLN, itu buruk sekali," kata Nur Pamudji saat ditemui di Acara Workshop Menuju Jasa Kelistrikan yang Bebas Korupsi di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/12).
Nur menuturkan masalah seperti itu masih banyak terjadi di tingkat pelayanan jasa. Ia mencontohkan hal-hal seperti pemasangan listrik, pengaduan gangguan konsumen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, PLN akan meminimalisir potensi kejadian-kejadian tersebut, dengan mendorong konsumen untuk menggunakan layanan kelistrikan lewat sistem internet dan telepon.
"PLN harus terbuka, prosedur harus jelas dari pelanggan. Media internet sudah luas, pelanggan yang ingin mendapat sambungan ini harus jelas, berapa dia membayar. Di Jakarta lebih banyak yang minta sambungan di call center atau website dibanding ke kantor PLN," sambungnya.
Menurutnya peluang praktek korupsi akan besar jika ada pertemuan antara pelanggan dan pemberi layanan.
"Secara sistem kita bangun satu cara agar tidak ada tatap muka, temu wajah antara pelanggan dan pemberi layanan. Karena kalau dua orang ketemu itu membuka peluang adanya biaya tambahan," pungkasnya.
(zul/hen)











































