Dirjen Migas Tak Terima Program Konversi BBG Dibilang Mandek

Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo membantah jika program konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) dibilang mandek.

Menurut Evita, sampai saat ini pemerintah sudah membagikan 1.500 converter kit secara gratis kepada kendaraan operasional pemerintah sehingga bisa menggunakan gas. Benarkah?

"Siapa bilang tidak jalan? Jalan kok. Kita sudah ada 1.500 converter kit yang dibagikan gratis untuk kendaraan pemerintah," kata Evita ketika ditemui di sela HUT Pertambangan dan Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Pembagian converter kit tersebut, kata Evita, sudah dimulai sejak 2011 dan terus berlangsung. "Kita bagikan sudah sejak tahun lalu bertahap 2011 sekitar 1.000 converter kit, di 2012 sudah 500 converter kit jadi jumlahnya sekitar 1.500. Converter kit ini untuk penggunaan LGV bukan CNG," ungkapnya.

Sementara untuk kendaraan umum (angkot), ujar Evita, tahun ini akan dibagikan 14.000 converter kit.

"Memang rencananya Oktober-November sudah dibagikan, tetapi karena jumlahnya banyak jadi harus ditender, saat ini baru selesai dilakukan tender jadi kemungkinan baru bisa dibagikan gratis ke angkot mulai tahun depan, tapi bulannya kapan saya belum tahu," jelasnya.

Ditambahkan Evita, pada 2013 pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk pembanguna Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebesar Rp 1,5 triliun.

"Tahun depan untuk pembangunan SPBG dianggarkan Rp 1,5 triliun, sebenarnya kita usulkan lebih dari itu, tapi disetujui DPR hanya Rp 1,5 triliun," cetusnya.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM saat ini membengkak menjadi sekitar Rp 216 triliun. Ini terjadi karena jatah BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) tahun ini tidak mencukupi, sehingga harus ditambah 4 juta KL.

Ketergantungan Indonesia terhadap minyak masih tinggi, padahal Indonesia masih harus mengimpor minyak. Subsidi pun salah sasaran karena dinikmati pihak-pihak yang tidak berhak. Jika program BBG berjalan, kemungkinan penghematan anggaran bisa dilakukan, mengingat sumber daya gas Indonesia cukup melimpah.

(rrd/dnl)