BPH Migas: RI Sudah Liberalisasi Bisnis SPBU Sejak Lama

Jakarta - Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sejak saat itu Indonesia telah membuka pasar penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

"Liberalisasi SPBU? kita sudah lama liberalisasi pasar SPBU. tidak hanya di Jawa-Bali saja, tetapi seluruh Indonesia," kata Ketua Komite Bidang Infrastruktur Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim ketika dihubungi detikFinance, Jumat (12/10/2012).

Dikatakan Ibrahim, maka itu saat ini sudah banyak SPBU-SPBU dari perusahaan Migas Hilir Asing seperti Shell, Petronas, Total dan lainnya bermunculan dimana-mana khususnya di Pulau Jawa.

"Karena kita liberalisasi pasar SPBU, makanya banyak SPBU asing seperti Shell, Pertronas, Total dan lainnya hadir di Indonesia," kata Ibrahim.

Namun kata Ibrahim, terkait kabar pemerintah akan membuka pasar (liberalisasi) SPBU penyalur BBM berubsidi/PSO di Jawa dan Bali pada 2013, sampai saat ini Pemerintah bersama BPH Migas belum membahasnya.

"Kalau liberalisasi pasar SPBU BBM Subsidi di Jawa dan Bali kita belum pernah bahas, tetapi kalau liberalisasi SPBU Non Subsidi kita sudah jauh hari buka pasar itu," ujarnya.

Memang ujar Ibrahim, pada 2012 Pemerintah memberikan kuota sebesar 0,5% dari kuota BBM subsidi yang diberikan sebesar 40 juta KL kepada beberapa perusahaan SPBU asing seperti PT Petronas Niaga Indonesia, PT Surya Parna Niaga dan PT Aneka Kimia Raya Corporindo (AKR) untuk bersama-sama PT Pertamina menyalurkan BBM Subsidi.

"Tapi tujuannya hanya untuk menambal bolong-bolong, dimana Pertamina belum sampai ke daerah tersebut, dimana infrastrukturnya belum terbangun, disanalah badan penyalur selain Pertamina diberi BBM Subsidi, tetapi jumlahnya sendiri tidak banyak," tandasnya.

Sebelumnya Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menolak rencana pembukaan pasar (liberalisasi) distribusi BBM PSO (subsidi) di Jawa dan Bali mulai 2013. Hal ini merespons rencana pemerintah melalui BPH Migas membuka kesempatan distribusi BBM subsidi secara luas di luar SPBU Pertamina.

Selama ini pendistrubusian BBM subsidi di Jawa dan Bali termasuk seluruh Indonesia dilakukan oleh Pertamina. BUMN Migas ini pada tahun 2012 mendapat mitra swasta yaitu PT AKR Corporindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia dan PT Surya Parna Niaga dalam menyalurkan BBM subsidi namun hanya di luar Jawa dan Bali, bukan di Jawa maupun Bali.

"Kami selaku Ketua Umum Hiswana Migas menyatakan keberatan dan menolak rencana tersebut," kata Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10/2012)

Hiswana Migas telah melayangkan surat keberatan kepada Menteri ESDM Jero Wacik, dalam suratnya bernomor 660/DPP/HM-ESDM/X/2012 per tanggal 3 Oktober 2012, disebutkan beberapa alasan penolakan Hiswana Migas.

(rrd/hen)