4 Pejabat BPH Migas Setuju SPBU Asing Jual BBM Subsidi di Jawa-Bali

Jakarta - Pihak Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengklaim 4 Ketua Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan meliberalisasi bisnis distribusi SPBU di Jawa-Bali pada 2013.

Hal ini membuat Hiswana Migas merasa tidak nyaman dengan rencana kebijakan baru tersebut, selama ini distribusi BBM subsidi di Jawa-Bali dilakukan oleh Pertamina, termasuk bekerjasama dengan pengusaha SPBU.

Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan 4 Ketua Komite BPH Migas memastikan akan meliberalisasi bisnis SPBU pada 2013 di Jawa dan Bali.

"Benar, hal itu sudah diungkapkan 4 Ketua Komite BPH Migas yang tidak mau saya sebutkan namanya. 4 ketua Komite tersebut meminta pendapat saya terkait liberalisasi tersebut tahun depan," ungkap Eri kepada detikFinance, Jumat (12/10/2012).

Dikatakan Eri, rencana liberalisasi bisnis SPBU distribusi BBM subsidi di Jawa dan Bali tersebut pertamakali diberitahukan kepada dirinya pada saat acara halal bihalal di Kantor BPH Migas Rabu, 5 September 2012 lalu.

"Saya duduk satu meja dengan 4 Ketua Komite, mereka minta pendapat saya bagaimana kalau diliberalisasi bisnis SPBU di Jawa-Bali," ucapnya.

Eri pada saat itu balik bertanya, jika diliberalisasi distribusi BBM subsidi apalagi di Jawa-Bali apa benefit (keuntungan) yang didapat negara?

"Karena tidak ada, benefit justru dirasakan pengusaha SPBU Asing, di Jawa-Bali ini 'gadingnya' distribusi BBM subsidi, infrastruktur dibangun Pertamina, dari yang tidak ada pasar menjadi market pasar, kok SPBU asing mau dengan enaknya jualan juga disini (jualan BBM subsidi)," ungkapnya.

Menurut Eri, liberalisasi pelaku distribusi BBM subsidi boleh saja, asalkan jangan di Jawa-Bali.

"Jangan di Jawa sama Bali, kenapa mereka (SPBU Asing) tidak bangun market baru di Maluku, Papua, pelosok-pelosok negeri, jangan mau enaknya saja, makanya saya bilang apa benefitnya buat kita?," ujar Eri.

Ketua Komite Bidang Infrastruktur Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ibrahim Hasyim menegaskan bahwa kabar pemerintah akan membuka pasar (liberalisasi) SPBU penyalur BBM berubsidi/PSO di Jawa dan Bali pada 2013, sampai saat ini belum dibahas.

"Kalau liberalisasi pasar SPBU BBM Subsidi di Jawa dan Bali kita belum pernah bahas, tetapi kalau liberalisasi SPBU Non Subsidi kita sudah jauh hari buka pasar itu," ujarnya.

Menurut Ibrahim, pada 2012 Pemerintah memberikan kuota sebesar 0,5% dari kuota BBM subsidi yang diberikan sebesar 40 juta KL kepada beberapa perusahaan SPBU asing di luar Jawa dan Bali seperti PT Petronas Niaga Indonesia, PT Surya Parna Niaga dan PT Aneka Kimia Raya Corporindo (AKR) untuk bersama-sama PT Pertamina menyalurkan BBM Subsidi.


(rrd/hen)