.webp)
Kebijakan subsidi energi yang terus-menerus diberikan oleh pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif, termasuk subsidi BBM. Karena hanya menguntungkan rumah tangga kaya saja.
Hal ini terungkap dalam ringkasan 'Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia' oleh Bank Dunia yang dikutip, Senin (15/10/2012).
"Belanja subsidi energi yang meningkat membawa biaya/kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang tinggi, menambah ketidakpastian terhadap kesehatan fiskal ke depan, sangat menguntungkan rumah tangga kaya daripada diarahkan untuk rumah tangga miskin, dan menghambat penggunaan energi secara efisien," tutur Bank Dunia dalam ringkasan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu meningkatkan baik kualitas dan efisiensi belanja. Kegagalan dalam melakukan perbaikan tersebut dalam jangka menengah dapat menurunkan outlook pertumbuhan di masa depan dan kemampuan Pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunannya," jelas Bank Dunia.
Dalam RAPBN 2013, anggaran subsidi BBM disepakati sebesar Rp 193,8 triliun dengan alokasi BBM subsidi sebanyak 46 juta kiloliter (KL). Jumlah ini bisa meningkat, mengingat tahun ini alokasi BBM subsidi kembali 'jebol' dari yang telah dianggarkan sebanyak 40 juta KL. Padahal, BBM subsidi ini justru banyak dinikmati oleh orang mampu dan juga diselundupkan ke industri yang tak berhak disubsidi.
Bank Dunia mengatakan, Indonesia saat ini perlu membangun infrastruktur untuk bisa mendorong kegiatan ekonomi. Karena itu perlu dilakukan efisiensi belanja dengan membatasi beban subsidi energi yang besarnya sekitar seperempat dari belanja pemerintah pusat.
Besarnya subsidi energi ini, menurut Bank Dunia, meningkatkan risiko kesehatan fiskal ke depan.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto meminta Presiden SBY untuk menghapuskan subsidi BBM. Karena subsidi BBM menggerus anggaran dan membuat pembangunan infrastruktur terbengkalai.
"Dengan pertimbangan bahwa dana saving (penghematan) dari subsidi BBM dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di daerah, maka Kadin akan sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi dan bahkan meniadakan sama sekali subsidi BBM," tutur Suryo.
Di depan Presiden SBY, Suryo menyatakan, beban APBN saat ini sudah sangat berat karena subsidi BBM yang terlalu besar, bahkan tahun ini mencapai Rp 216 triliun sementara alokasinya tidak tepat sasaran alias dinikmati pihak-pihak tak berhak.
"Keprihatinan dunia usaha adalah bahwa tingginya beban subsidi BBM pada APBN akan menyebabkan tersisihnya pembangunan sektor lain yang mendesak. Kadin berharap dengan berkurangnya beban APBN untuk subsidi BBM, maka saving (penghematan) yang terjadi dapat dialokasikan kepada Daerah untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak," papar Suryo.
Suryo juga pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga satu liter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.
Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.
"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.
(dnl/hen)
