Pemerintah mengakui pemberian subsidi energi saat ini masih belum adil. Karena masih banyak penikmat subsidi itu justru golongan menengah ke atas.
Demikian disampaikan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Jakarta, Selasa (16/10/2012).
"Subsidi energi kita 2012 kalau ditotal Rp 300 triliun. Ini masalah, ada ketidakadilan, tidak tepat sasaran. Subsidi listrik itu 10 pelanggan terbesar di sektor bisnis, 8 adalah mal di Jakarta, hanya 2 bandara yaitu Soetta dan Ngurah Rai, ini tidak adil," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk BBM, jelas tidak berkeadilan karena siapapun bisa menikmati. Kita tahu, realitas anggaran adalah politik yang belum menginginkan ada kenaikan harga BBM," ujarnya.
Namun, Bambang menyatakan pemerintah akan berupaya menjaga anggaran negara agar tidak membengkak jika sewaktu-waktu harga minyak dunia naik. Caranya dengan menyiapkan strategi dalam RAPBN 2013.
"Di APBN 2013 tidak ada lagi pasal-pasal tentang BBM. Pemerintah mencoba mendapatkan kembali hak untuk menentukan harga BBM. Kita ingin kontrol harga ada di kita," tegasnya.
(nia/dnl)











































