"Harga BBM tahun depan tampaknya tidak akan naik, itu sudah tercermin dalam Rancangan APBN 2013, itu terlihat jelas ada keengganan pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi, padahal sudah seharusnya BBM subsidi naik," kata Direktur Eksekutif Reformainer Institut, Pri Agung Rakhmanto ketika ditemui di Kantor Pusat Nahdatul Ulama, Jumat (19/10/2012).
Pasalnya subsidi BBM tahun depan kembali porsinya sangat besar yang hampir mencapai Rp 200 triliun, sementara untuk mengurangi subsidi energi yang total mencapai hampir Rp 300 triliun tersebut pemerintah hanya menaikan tarif dasar listrik (TDL).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pri Agung menilai masyarakat Indonesia sudah cerdas, kenaikan harga BBM wajar dilakukan, namun sepanjang hasil penghematan kenaikan harga BBM tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat melalui pembangunan infrastruktur masyarakat pasti akan menerima.
"Kalau pemerintah naikan harga BBM, pembangunan MRT (Mass Rapid Transportation) Jakarta, Monorel atau transportasi massal lainnya tidak perlu menggandeng swasta, pemerintah dengan dana penghematan subsidi bisa bangun sendiri," terang Pri Agung.
Memang benar kata Pri Agung, pengembalian kompensasi atas kenaikan harga BBM subsdi tidak akan langsung dirasakan masyarakat.
"Tapi suatu kebijakan memang tidak mungkin bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia, tetapi dengan menaikan harga BBM dan membangun infrastruktur dari penghematan subsidi tersebut justru jauh lebih baik dibandingkan membiarkan atau memanjakan masyarakat Indonesia dengan harga BBM yang sangat murah," tandasnya.
(rrd/ang)











































