"Pasti, kami akan segera melakukan audit dari hulu-hilir mulai dari BP Migas, BPH Migas, dan Pertamina akibat banyaknya kasus penyelundupan BBM subsidi dan minyak mentah milik Indonesia," kata Anggota BPK Ali Masykur Musa kepada detikFinance ketika ditemui di Kantor Pusat Nahdatul Ulama, Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Dikatakan Ali, BPK tidak akan pandang bulu, jika ditemukan ada pihak yang Pertamina atau badan usaha yang terindikasi melakukan praktik tersebut, maka BPK akan segera menindaknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi Ali sudah menaruh curiga, dengan kuota BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter (KL) yang tahun ini ditetapkan dalam APBN, ternyata baru beberapa bulan di beberapa kawasan sudah habis jatahnya.
"Apalagi ini kuota BBM subsidi yang ditetapkan 40 juta KL baru dalam beberap bulan sudah habis. Jadi nantinya BPK akan melakukan audit khusus perihal pengadaan minyak baik produksi maupun pengadaan BBM bersubsidi," tegas Ali.
(rrd/dnl)











































