BPK 'Tuding' PLN Boros Rp 37 Triliun, Bos PLN Salahkan Pasokan Gas

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap kinerja PLN pada 2009-2010 atas permintaan DPR. Dalam audit, ditemukan inefisiensi atau pemborosan anggaran Rp 37 triliun. Apa jawaban PLN?

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, hasil pemeriksaan BPK menyatakan penggunaan BBM di pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar Rp 17 triliun di 2009 dan Rp 19,7 triliun di 2010.

"Ini kalimatnya, hasil pemeriksaan BPK: hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp 17 triliun di 2009 dan Rp 19,7 triliun pada 2010," kata Pamudji ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2012).

Menurut Pamudji, kehilangan kesempatan penghematan tersebut terjadi karena tidak adanya pasokan gas ke PLTG. "Karena nggak ada gas," ucapnya.

Tidak dapat gas, kata Pamudji, karena Kementerian ESDM dan BP Migas memiliki prioritas tersendiri untuk pasokan gas. "Itu ada Permen ESDM nomor 3 tahun 2010 terkait prioritas gas," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandinimengatakan, penyebab pemborosan yang ditemukan BPK dikarenakan tata niaga gas.

"Ada priotitas peruntukkan gas, di mana prioritas pertama untuk injeksi produksi minyak (minyak duri yang dikelola Chevron), untuk listrik, untuk pupuk dan terakhir untuk industri," kata Rudi.

Dikarenakan prioritas gas tersebut, alokasi gas untuk PLN tidak ada.

"Betul (karena prioritas gas). Tapi kan barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Lagipula, masalahnya adalah mau ke mana ini didahulukan. Waktu itu kan harus injeksi uap nomor satu, baru PLN, lalu pupuk yang terkahir baru industri. Itu yang jadi masalah. Karena pada saat itu ketika gas shortage, kalau nggak salah 20 hari, karena sesuai permen itu yang dilakukan," ungkap Rudi.

(rrd/dnl)