Sebelum Dilarang di 2014, Perusahaan Tambang Terus Jor-joran Eksploitasi

Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan harus ada kesadaran dari pelaku industri mineral dan batu bara akan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan sebagai bagian dari Green Economny.

Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadikan Indonesia bukan hanya eksportir barang mentah, melainkan barang jadi atau setengah jadi, dan memberi manfaat jangka panjang untuk masyarakat.

Menurut Bambang, pelaku industri Minerba kini cenderung masif mengekspliotasi mineral, sebelum tahun 2014 yang melarang ekspor bahan mentah. Hal ini disampaikan Bambang di sela-sela seminar "Green Economy Through Fiscal Policy" di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (23/10/2012).

"Dalam konteks Minerba, betul penambangan bahan mental mempercepat kerusakan lingkungan. Mereka mengejar sebelum 2014, larangan ekspor. Kita ingin jaga itu, paling tidak produk yang berkelanjutan," ucapnya.

Produk yang berkelanjutan yang ia maksud, adanya pemurnian atau proses lain dari mineral atau batu bara, hingga memiliki nilai tambah.

"Ini kaitannya dengan pro growth yang memperhatikan pro environment, suistanable development. Indonesia jangan hanya jadi pengekspor terbesar bauksit, tapi bisa diproses menjadi alumina dan produk lanjutan alumunium," tutur Bambang.

Hal serupa disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Prof. Emil Salim. Menurutnya, Green Economy harus menjadi nafas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi kesejahteraan merata, tidak hanya dinikmati segelintir orang.

"Abad 20 betul mengalami kemajuan, tapi dari sisi materi. Kemiskinan makin tinggi dan lingkungan tetap. Di abad 21 tidak boleh lagi, harus ada gagasan green," tegas Emil.

Memang seminar Green Economy Through Fiscal Policy bertujuan untuk membuka mata peserta akan pentingnya dukungan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pengintegrasian kebijakan publik mengenai ekonomi hijau pada agenda reformasi kebijakan fiskal.

Selain itu, green menjadi penentu instrumen kebijakan fiskal yang tepat dalam pengembangan ekonomi, serta menerangkan inovasi dan investasi di bidang infrastruktur yang dilakukan pemerintah dan swasta dalam kontesk pengembangan ekonomi hijau.

(wep/dru)