.webp)
Hatta mengatakan, PLN bisa boros karena ketersediaan gas belum mencukupi. Jadi banyak pembangkit listrik PLN masih harus menggunakan BBM yang harganya lebih mahal dari gas.
"Ketersediaan gas belum mencukupi jadi banyak pembangkit yang masih menggunakan BBM," kata Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (25/10/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita liat pada waktu itu, PLN ingin meningkatkan elektrifikasi, menghilangkan byar pet jadi ada cost (biaya) yang timbul akibat penggunaan solar (BBM) itu," jelas Hatta.
Sebelumnya Dahlan mengatakan, pemborosan Rp 37 triliun tersebut bukanlah kerugian negara. Itu adalah karena PLN tidak bisa menghemat. Apa sebabnya? "Kalimat di BPK itu karena PLN tidak mendapatkan gas. Di dalam temuan BPK tidak ada kalimat menyalahkan PLN," tegas Dahlan.
Dahlan menjelaskan, PLN saat dipimpinnya tidak mendapatkan alokasi gas seperti yang dijanjikan. Akibatnya, pembangkit listrik PLN harus menggunakan BBM yang lebih mahal, daripada listrik dibiarkan padam.
"Bahkan satu kali jatahnya gas PLN dikurangi diberikan pada industri, pilihannya ada dua. Saya dihadapkan pada dua pilihan, pilihan satu memadamkan listrik Jakarta, pilihan kedua menggunakan BBM," tegas Dahlan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendy Simbolon kemarin mengatakan, Komisi VII hanya ingin meminta verifikasi dari Dahlan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temua pemborosan PLN Rp 37 triliun di 2009/2010. Saat itu Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PLN.
Menurut Effendy, laporan BPK bukanlah perkara enteng, ini merupakan perkara besar yang menyangkut kerugian negara.
"Ini perkara besar, tulisannya saja 'PLN kehilangan kesempatan untuk berhemat' sebenarnya itu artinya kerugian negara, jadi kalau sudah kerugian negara ini sudah tindak pidana, jadi jangan main-main," tegasnya.
Selain itu, Effendy juga meminta Dahlan memenuhi undangan Komisi VII DPR setelah Senin kemarin Dahlan tidak hadir karena ikut dalam kunjungan kerja Presiden SBY.
"Janganlah bersembunyi di balik presiden dengan alasan kunker (kunjungan kerja). Kalau presidennya tahu ya malu juga. Apalagi dituding mempolitisasi, kalau pun itu tuduhannya ya karena kami semua di sini politisi," ucapnya.
"Siapapun yang membuat negara rugi dia korupsi, ini pidana, kalau beliau merasa benar terangkan ke kami. Ingat, kami tidak menghakimi, kami juga dalam waktu dekat akan memanggil Mantan Menteri ESDM, ini biar jelas penyebab kenapa PLN bisa gagal berhemat Rp 37 triliun," kata Effendy.
Dalam kesempatan tersebut, Effendi mengancam akan memanggil paksa Dahlan jika tak hadir. "Kami akan panggil paksa Dahlan karena kami punya kewenangan. Ada pasalnya dalam tata tertib, ini bukan perkara kecil. Century saja Rp 6 triliun sangat besar, dampaknya ini Rp 37 triliun lho," tegas Efendi.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan, kehilangan kesempatan penghematan tersebut terjadi karena tidak adanya pasokan gas ke PLTG. "Karena nggak ada gas," ucapnya.
Tidak dapat gas, kata Pamudji, karena Kementerian ESDM dan BP Migas memiliki prioritas tersendiri untuk pasokan gas. "Itu ada Permen ESDM nomor 3 tahun 2010 terkait prioritas gas," jelasnya.
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini juga mengatakan, penyebab pemborosan yang ditemukan BPK dikarenakan tata niaga gas.
"Ada priotitas peruntukkan gas, di mana prioritas pertama untuk injeksi produksi minyak (minyak duri yang dikelola Chevron), untuk listrik, untuk pupuk dan terakhir untuk industri," kata Rudi.
Dikarenakan prioritas gas tersebut, alokasi gas untuk PLN tidak ada.
"Betul (karena prioritas gas). Tapi kan barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Lagipula, masalahnya adalah mau ke mana ini didahulukan. Waktu itu kan harus injeksi uap nomor satu, baru PLN, lalu pupuk yang terkahir baru industri. Itu yang jadi masalah. Karena pada saat itu ketika gas shortage, kalau nggak salah 20 hari, karena sesuai permen itu yang dilakukan," ungkap Rudi.
(dnl/hen)
