Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan kisruh antara Komisi VII dengan Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan sebenarnya hanya karena masalah kesalahpahaman informasi saja.
"Dimana yang info ke BPK dan yang dilihat BPK view yang berbeda. Ada berbagai sisi dari sebuah berlian. Jadi boleh saja dilihat itu korupsi, tapi bisa juga itu heroisme aar sesuatu tidak mati," ucap Rudi ketika ditemui di Kantor PLN Pusat, Senin (29/10/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi memang dari segi rupiah memang terlihat ada kenaikan yakni Rp 11, namun harga per KWh ternya turun. Tapi kenapa terlihat naik Rp 11, itu terjadi karena harga gas rata-rata sebelumnya US$ 5 per mmbtu menjadi rata-rata US$ 7 per mmbtu selain itu penggunaan BBM dari sebelumnya 11% menjadi 9%, itu merupakan efisiensi," ungkap Rudi.
Namun, kenaikan Rp 11 tersebutlah yang dijadikan bahan untuk 'menghajar' PLN yang dulunya dipimpin oleh Dahlan Iskan. "Kenaikan Rp 11 ini yang dijadikan bahan buat "menghajar" PLN," tandasnya.
Seperti diketahui belakangan ini PLN mendapat sorotan DPR terkait laporan dari BPK soal inefisiensi Rp 37 triliun periode 2009/2010. Masalah inefisiensi itu terjadi saat PLN dipegang oleh Menteri BUMN Dahlan beberapa waktu lalu. Komisi VII DPR setidaknya sudah dua kali memanggil Dahlan, rencananya setelah reses akan dipanggil ulang.
(rrd/hen)











































