Bikin Anggaran Tak Sehat, Subsidi BBM Harus Dikurangi

Jakarta - Subsidi BBM dari pemerintah secara merata tidak akan menyehatkan anggaran negara. Perlu ada upaya pengurangan subsidi pada pos ini sebagai upaya untuk menghindari kelemahan fiskal, meski ada peluang tertekannya inflasi.

Demikian disampaikan Pengamat ekonomi Umar Juoro dalam Seminar Perbanas "Kongres XVIII Tahun 2012—Krisis Global: Peluang dan Tantangan Perbankan Nasioal ke Depan" di Jakarta, Rabu (31/10/2012).

"Subsidi energi khususnya BBM yang tidak suistainable harus dikurangi," jelas Umar.

Ia menambahkan, penyesuaian harga BBM adalah wajar karena sudah banyak dilakukan di banyak negara. Tujuan utamanya agar anggaran subsidi tidak menggerogoti peruntukan lain yang lebih produktif.

"Berapapun tambahan kuotanya tidak akan memenuhi kebutuhan," paparnya.

Namun patut dicatat, kenaikan harga BBM akan meningkatkan inflasi seperti disampaikan Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan. Asumsi harga BBM meningkat Rp 1.500, mengambil porsi tambahan inflasi 2,5-3%.

"Inflasi akan lompat tinggi untuk naikan BBM. Bisa sekitar 9%, dan jika demikian BI Rate akan naik," ucapnya.

Memang dalam RAPBN 2013, pemerintah masih membuka peluang untuk menaikan harga BBM setelah dalam tiga tahun 'melempar' kebijakan ini kepada DPR.

"Tahun depan, BBM kembali ke pemerintah, apalagi jika ICP sudah diatas US$ 120 (per barrel), mungkin BBM naik," tambah Anton.

Sementara, taksiran kenaikan inflasi tahun depan akibat naiknya tarif listrik relatif terjaga pada level 0,5%. "Tahun depan ada kenaikan TDL, inflasi 0,5% pada tahun 2013. Harga pangan juga naik, krn musim tanam mundur dan bulog kekurangan stok." Paparnya.

"Kalau (Bulog) nggak impor, inflasi akan naik beberapa puluh basis poin, dgn asumsi bbm tidak naik," imbuhnya.

(wep/dru)