Kontrak di Mahakam Berakhir, Total Wajib Beri Seluruh Data ke Pemerintah

Bontang - Ada kekhawatiran saat pengelolaan Blok Mahakam tidak lagi dipegang oleh Total E&P Indonesie, data-data di blok tersebut yang dikelola 44 tahun tidak diberikan dan mengancam kelanjutan produksi. Pemerintah memastikan semua data wajib diberikan Total.

Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pradyana mengatakan, kontrak pengelolaan Blok Mahakam oleh Total & Inpex akan berakhir pada 2017, dan setelah berakhir seluruh aset blok tersebut akan menjadi milik negara.

"Seluruh aset tersebut tidak hanya peralatan dan teknologi di Blok tersebut, tapi juga seluruh data yang terkait Blok Mahakam yang dikelolanya selama 44 tahun tersebut," ujar Gde ketika ditemui di Hotel Sintuk, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (6/11/2012).

Dikatakan Gde, hal ini wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Memang ada kekhawatiran banyak pihak, setelah Total tidak lagi menjadi operator di Blok tersebut produksi Migas di sana akan turun drastis.

"Karena ada data yang tidak bisa diberikan kepada negara yakni data pengalaman, data yang ada dalam pikiran pekerja Total, pengalaman mereka selama ini mencari cadangan, produksi, menyelesaikan masalah produksi di sana. Nah ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah, jika turun drastis maka akan berdampak pada penerimaan negara di sektor migas," ucap Gde.

Karena itu ada usulan, agar terjadi masa transisi, selama 5 tahun Pertamina mengandeng Total untuk tetap mengelola produksi.

"Tujuannya agar ada transfer ilmu dan teknologi kepada Pertamina sehingga setelah 5 tahun bisa menjadi pihak yang mengelola Blok Mahakam, tapi ini masih dalam tahap pembicaraan," cetus Gde.
Kekhawatiran turunnya produksi Blok Mahakam apabila operator sebelumnya tidak ikut serta, pernah diungkapkan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini. Dia khawatir apabila operator sebelumnya yakni Total tidak diikutkan kembali, maka data pengalaman di blok tersebut bisa tertahan.

"Dampaknya akan terjadi penurunan drastis produksi migas, kalau produksinya turun pendapatan negara juga pasti turun, maka itu perlu operator sebelumnya ikut digandeng, walau persentasenya tidak terlalu sebesar sebelumnya," ucap Rudi.
(rrd/dnl)