.webp)
Tak perlu persiapan apa-apa bagi Dahlan untuk memenuhi panggilan dari Komisi VII tersebut.
"Tidak ada, kecuali kalau nanti ditanya ya saya jawab, ya saya tidak tahu mau ditanya apa," kata Dahlan saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, pemanggilan Dahlan untuk ketiga kalinya akan dilakukan 13 November 2012 mendatang.
"Intinya kita tetap ingin mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar, dan siapa yang bohong. Kerugian PLN itu kerugian negara, jelaskan ke kami siapa yang salah," ucap Effendi.
Menurut Effendi, untuk mencari kebenaran siapa yang salah, Komisi VII tidak hanya akan memanggil Dahlan, Menteri ESDM Jero Wacik, BP Migas, dan pihak Perusahaan Gas Negara (PGN) juga akan dipanggil karena disebut dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap soal inefisiensi PLN tersebut.
"Jadi tidak hanya Dahlan, pihak lain yang disebut dalam audit BPK akan kami panggil, mulai dari Menteri ESDM sebelumnya, PGN, BP Migas dan lainnya," cetus Effendi.
Dahlan memang tidak mau mempersiapkan apa-apa karena saat dia menjadi Dirut PLN, dirinya sudah menyatakan kekurangan gas untuk pembangkit listriknya. PLN terpaksa menggunakan BBM yang lebih mahal untuk pembangkit listriknya sehingga ada pemborosan. Kalau tidak, listrik Jakarta bakal padam.
Pengamat Perminyakan Kurtubi pernah mengatakan, pemanggilan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan oleh Komisi VII DPR untuk menjelaskan pemborosan atau inefisiensi PLN 2009/2010 sebesar RP 37 triliun adalah salah alamat.
Menurutnya akar permasalahannya karena kebijakan Presiden Megawati, termasuk Menteri ESDM pada waktu itu Purnomo Yusgiantoro.
(nia/dnl)
