BP Migas Dibubarkan, Ini Tanggapan Pihak Istana

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan 'membubarkan' Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menunggu laporan lengkap dari jajarannya terkait keputusan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha saat ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

"Ada amar putusan MK yang membatalkan status hukum BP Migas. Sudah dilaporkan oleh Menko Perekonomian kepada presiden. Presiden masih menunggu laporan lengkap dari Menteri ESDM, Kepala BP Migas dan Menko Perekonomian. Akan segera dibahas dalam sidang kabinet terbatas dalam waktu dekat," tutur Julian.

Dikatakan Julian, pemerintah merespons apa yang menjadi amar putusan MK, karena sifatnya final. "Kita akan sikapi dan tindak lanjuti keputusan itu," imbuh Julian.

SBY masih menunggu salinan keputusan MK tersebut agar bisa dipelajari dengan baik. Dikatakan Julian, pembentukan BP Migas oleh pemerintah didasari oleh semangat yang positif.

"Mungkin dalam pelaksanaan usaha hulu ada conflict of interest dari pihak-pihak tertentu, maka perlu dibentuk badan baru yang bisa menjembatani atau menghindari conflict of interest. Itu salah satu yang mendasari dibangunnya BP Migas," kata Julian.

Ketua MK Mahfud MD dalam keputusannya hari ini membacakan, MK membatalkan pasal 1 angka 23 dan pasal 4 ayat 3, pasal 41 ayat 2, pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 59 huruf a dan pasal 61 dan pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UU 1945.

Dalam pasal 1 angka 23 tertulis Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan pasal 4 ayat 3 berbunyi Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

MK akhirnya membatalkan pasal-pasal tersebut yang menyatakan bahwa pengelolaan migas ini diserahkan ke BP Migas yang merupakan wakil dari pemerintah.

"BP Migas inkonstitusional dan MK berhak memutus sesuatu yang tidak konstitusional," papar Mahfud.

Dalam masa transisi dengan hilangnya BP Migas, MK memerintahkan Pemerintah dan Kementerian terkait memegang kendali hingga terbentuknya organ baru.

"Segala hak serta kewenangan BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah atau BUMN yang ditetapkan" ujarnya.

(/)