.webp)
Menghadapi kerawanan dan tingginya harga energi dunia saat ini, pemerintah China menyiapkan dana ribuan triliun untuk mengembangkan energi alternatif atau terbarukan.
Dubes RI untuk RRT merangkap Mongolia Imron Cotan mengatakan, pemerintah China melakukan program Pembangunan Lima Tahun ke-12 (2011-2015) yang mencatat rencana penggunaan dana sebesar US$ 473,1 miliar atau sekitar Rp 4.257 triliun untuk membiayai penelitian dan pengembangan energi terbarukan.
Imron dalam siaran pers, Senin (19/11/2012) mengatakan, saat ini dunia tengah menghadapi berbagai perubahan fundamental di bidang politik dan keamanan, seperti memburuknya kondisi keamanan di jalur Gaza, krisis ekonomi yang masih menjerat negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, serta potensi konflik di Laut China Selatan.
Sementara berbagai tantangan non-tradisional seperti masalah energi, kerawanan pangan dan sumber daya air, perubahan iklim dan degradasi lingkungan muncul dan menyita perhatian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memainkan peran penting dalam menghadapi sejumlah tantangan utama dunia. Teknologi inovatif yang didukung dengan penelitian agresif harus dilakukan untuk menemukan energi alternatif yang cost-effective, yang merupakan salah-satu akar permasalahan dunia.
Hal tersebut disampaikan Imron ketika memberikan pidato kunci dalam the 5th World Economic and Environmental Conference (WEC), di China World Hotel, Beijing, pada hari Sabtu sore (17/11).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh International Energy Conservation Environmental Protection Association (IEEPA) dengan dukungan penuh dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Hadir dalam forum tersebut Mr. Wu Xiaoqing, Wakil Menteri Perlindungan Lingkungan RRT, Mr. He Keng, Wakil Ketua Komite Ekonomi Kongres Nasional Rakyat RRT (Economic Committee of the National People’s Congress), perwakilan Kedutaan asing di RRT, perwakilan badan-badan PBB (UNIDO, UNESCO dan UNDP) akademisi, pengusaha serta ratusan tamu undangan lainnya.
Soal anggaran tersebut, pemerintah China bahkan telah menerbitkan berbagai 'pro-green policy', seperti subsidi, insentif pajak, akses kredit dan pembebasan biaya penyambungan listrik industri dengan pembangkit listrik milik pemerintah, sehingga pelaku dunia usaha terpacu untuk mendukung berbagai upaya pemerintah.
