Jakarta - Tunggakan listrik di wilayah PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) mencapai Rp 395 miliar hingga Oktober 2012. Dari nilai tunggakan tersebut, ternyata konsumen PLN Disjaya yang masuk golongan 3 seperti Pemprov DKI, Pemkot di Jakarta dan Pemkot di Tangerang turut andil sebagai penunggak tagihan listrik yang mencapai Rp 59,25 miliar atau 15 % dari total tagihan.
Manajer Bidang Niaga PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Dwi Kusnanto mengatakan kantor atau properti yang di bawah pengelolaan Gubernur DKI Jakarta, Jowo Widodo atau Jokowi turut andil sebagai penunggak tagihan ke PLN Disjaya, namun ia tidak mau menyebut berapa besar tagihan ke Pemprov DKI.
"Pemprov DKI masih ada tunggakan namun proporsi berimbang antara Pemprov dan Pemkot," tutur Dwi kepada
detikFinance, Kamis (22/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui dari Rp 395 miliar tunggakan listrik yang ada di PLN Disjaya, sambung Dwi, proporsi tunggakan terbesar berasal dari pelanggan Golongan 0 atau umum yang mencapai 45%, golongan 1 masuk di dalamnya instansi TNI dan Polri yang mencapai 35%, golongan 2 yang masuk di dalamnya instansi pemerintah di bawah Kementerian yang mencapai 7%, golongan 3 masuk di dalamnya Pemkot dan Pemprov yang mencapai 15 % dan terakhir golongan 4 masuk di dalamnya perusahaan BUMN dan BUMD dengan 0% tunggakan atau paling bersih.
Namun tambah Dwi, untuk tunggakan golongan 1 khususnya dari TNI tidak menjadi persoalan serius karena proses penyelesaian tunggakan langsung diselesaikan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
"Namun kita fokus pada tunggukan golongan O (umum), golongan 2 dan golongan 3," tambahnya.
(feb/dru)
.webp)
