Gabungan Alumni ITS: Jangan Takut Naikkan Harga BBM

Jakarta - Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Surabaya mendesak pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Penghematan subsidi energi perlu dilakukan segera.

“Alasan utama kami adalah karena mayoritas pengguna BBM subsidi itu, lebih dari 70 persen, adalah orang yang masuk kategori golongan mampu dan tidak pantas untuk disubsidi,” ujar Ketua Umum IKA ITS Irnanda Laksanawan, dalam siaran persnya, Minggu (25/2/2012).

Menurut Irnanda, selain tidak tepat sasaran, juga terjadi kebocoran dalam penyaluran BBM bersubsidi hingga 8 persen. Menurut Irnanda, beban subsidi yang harus dibayar dengan ongkos defisit anggaran berpotensi memicu terjadinya overheating perekonomian nasional. Hal tersebut bisa menyeret pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level bawah.
 
Dalam IKA ITS Business Summit 2012 yang berlangsung 23-24 November lalu, salah satu rekomendasinya adalah menyarankan pemerintah untuk tidak takut menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kenaikan sebaiknya dilakukan sejak awal tahun 2013,” ucap Irnanda.

IKA ITS sepakat dengan pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik yang menilai harga yang logis untuk BBM bersubsidi untuk jenis premium dalam kisaran Rp 7.000-Rp 8.000 per liter, dari harga sekarang Rp 4.500 per liter.
 
IKA ITS mencatat subsidi BBM sejak 2009 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada 2009 subsidi energi hanya Rp 45,05 triliun. Tahun ini, subsidi energi diperkirakan akan mencapai Rp 225 triliun.

Artinya dalam tiga tahun saja, subsidi energi naik hampir 500 persen. Tahun depan pun, subsidi energi bakal naik Rp 274,7 triliun sebagaimana tercermin dalam RAPB 2013 yang sudah disetujui DPR.

“Hal tersebut tentu sangat memberatkan keuangan negara dan berpotensi terhadap berkurangnya kemampuan anggaran untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Irnanda.
 
IKA ITS menyadari kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi adalah pilihan yang sulit bagi pemerintah, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi ada kemungkinan dapat menimbulkan inflasi yang cukup tinggi, dan bisa memicu terjadinya ketidakpuasan masyarakat berupa aksi unjuk rasa.
 
IKA ITS juga menilai, belanja negara hasil pengalihan subsidi harus difokuskan untuk pembangunan infrastruktur perekonomian seperti jalan raya, peremajaan moda transportasi umum, dan perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, biaya ekonomi menjadi lebih murah karena dapat meminimalisasi kendala distribusi kegiatan ekonomi.

“Kami menyarankan ada perubahan paradigma dari subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutur Irnanda.

(nia/dru)