Seperti dikatakan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, tidak ada dalam putusan MK yang menyebutkan BP Migas telah bubar.
"BP Migas bubar? dalam putusan MK tidak ada tertulis satu-pun tertulis BP Migas bubar," kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kelapa SK Migas, di Komisi VII DPR, Senin (26/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru yang bilang BP Migas bubar si Mahfud sendiri ke wartawan, itu sebelum keputusan di tandatangasn dan dibacakan itu Mahfud sudah berpikir mau bubarin BP Migas," ucap Bambang.
Bahkan atas putusan tersebut, selaku anggota DPR Bambang merasa terhina dan bodoh karena selama 12 tahun lamanya melakukan pengawasan namun ternyata Undang-undangnya salah.
"Bodoh banget kita, Komisi VII melakukan pengawasan dan fungsinya ternyata 12 tahun ternyata undang-undangnya dianggap salah. Selama saya disini tidak ada satupun yang menurut saya isi undang-undang (UU 4 Tahun 2009 Tentang Migas) salah," tegas Bambang.
Bahkan Bambang merasa terlecehkan ketika dalam komunikasinya Menko Hatta Rajasa berkonsultasi dengan Mahfud MD.
"Dia bilang ini baiknya terbitkan Perpres, dalam putusannya masukkan ke Kementerian bidang Energi, emak dia siapa?, Eksekutif atau Legislatif, kok seenaknya perintah-perintah begitu, hak apa dia mengatur?," tandas Bambang.
(rrd/dru)
