Pemerintah Pusing Subsidi BBM Terus Jebol

Jakarta - Meski pemerintah dan DPR sudah menambah kuota BBM subsidi sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dari 40 juta KL, namun jatah atau kuota BBM subsidi masih juga kurang. Pemerintah pun pusing cari jalan keluar.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah harus menjaga kuota ini agar tidak jebol lagi, karena berarti harus ada tambahan anggaran yang dikeluarkan dan ini harus meminta persetujuan DPR terlebih dahulu.

Belum lagi, situasi di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur, belum kondusif setelah masyarakat marah terhadap Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan SPBU di Kutai Barat karena sulitnya mendapatkan BBM subsidi.

"Pertamina kemarin dari BPH Migas sudah menerapkan melakukan pengendalian, kuotanya tercapai tetapi ada kunci tertentu, seperti Kutai Barat di mana melakukan ekses sosial yang berat, maka itu akhirnya dilepas (pengendalian BBM subsidinya)," tutur Hatta di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Jadi, ujar Hatta, untuk daerah-daerah tertentu seperti Kutai Barat yang sifatnya darurat untuk mencegah terjadinya konflik, pengendalian pasokan BBM subsidi dilepas.

Tapi pemerintah dipusingkan lagi dengan kekhawatiran membengkaknya kuota atau jatah BBM subsidi dari 44 juta KL. Ini membuat pemerintah harus memeras otak.

"Daerah padat seperti Kutai Barat, bisa rawan sosial. Nah ini yang kita bicarakan, kita sudah minta Pertamina apa proposalnya, nanti besok saya akan mengundang rapat BPH Migas, Pertamina, Menteri Keuangan, semua. Kita akan bahas. Saya belum tahu solusi jitunya, tapi besok kita akan bahas," tutur Hatta.

Seperti diketahui, tambahan kuota BBM subsidi 4 juta KL tersebut membuat pemerintah mengaluarkan anggaran tambahan Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun tahun ini.

Lewat tambahan kuota tersebut, maka anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun. Agus Marto pernah mengatakan angka tersebut membebani APBN.

Dalam APBN-P 2012 disetujui anggaran subsidi energi Rp 225 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengatakan, seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka," kata Jero.


(dnl/hen)