.webp)
Seperti yang terjadi di sebuah APMS di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu, sehingga sempat memicu aksi massa.
"Pemerintah harus peka soal kesulitan BBM ini. Karena selama ini menganggapnya biasa saja," kata pengamat sosial ekonomi dari Universitas Mulawarman Samarinda Prof Sarosa Hamongpranoto kepada detikFinance, Selasa (27/11/2012) petang WITA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat hanya tahu Kalimantan ini sumber minyak. Masyarakat tidak mau tahu kok di sini, di Kalimantan, justru susah dapat BBM. Saya rasa, itu perlu digarisbawahi pemerintah," sebut Sarosa.
"Empat Gubernur se-Kalimantan memang melakukan pertemuan di Balikpapan. Tapi yang terpenting saat ini, bagaimana tindak lanjutnya untuk mengatasi persoalan BBM ini. Itu yang terpenting," ujarnya.
"Jangan sampai ini memicu kekecewaan yang lebih besar dari masyarakat. Soal BBM ini, masyarakat sudah stres. Perlu juga pemerintah dan aparat, menindak oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM, jangan menari-nari di atas penderitaan masyarakat banyak," tambah Sarosa.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Sudarno mengutarakan hal yang tidak jauh berbeda. Menurut dia, ada potensi konflik di tengah-tengah kesulitan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi.
"Persoalan BBM ada potensi memicu konflik. Kalau dibiarkan, bisa menjadi puncak. Pemerintah harus peka terhadap persoalan ini, lakukan tindakan nyata di lapangan," kata Sudarno.
"Kebijakan soal BBM itu, kebijakan pusat atau pemerintah daerah? Kalau pemerintah melalui Pertamina memberikan solusi mencabut pengendalian BBM bersubsidi, toh bagaimana dengan pembatasan BBM yang diberlakukan Pemda?" tegas Sudarno.
Sebagai contoh di Kaltim, seperti diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melalui Asisten Manager External Relation Pertamina BBM Retail Regional VI Kalimantan Bambang Irianto, mengakui bahwa 3 daerah di Kaltim masyarakatnya masih kesulitan memperoleh BBM di SPBU. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Meski begitu, Pertamina mengklaim tetap menjaga kelancara pasokan di ketiga daerah itu.
"Masyarakat yang antre berjam-jam isi BBM di SPBU, mengangkut sembako, bisa menurunkan pendapatannya. Nah setelah berjam-jam itu, kalau ternyata solar yang ditunggu itu habis, jadi bagaimana?" sebut Sudarno.
"Lah, saya ke Kutai Barat kemarin, itu Pemda setempat menyatakan persoalan kesulitan BBM di Kutai Barat ini, sudah bertahun-tahun. Pemerintah pusat jangan menganggap biasa soal ini," tutup Sudarno.
(dnl/dnl)
