Hatta Tak Mau Pemerintah Ngutang Demi Jatah BBM Subsidi

Jakarta - Pemerintah saat ini masih membahas soalnya menipisnya jatah atau kuota BBM subsidi. Pemerintah pusing akan mendapat tambahan dana dari mana untuk menambah kuota BBM subsidi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah tidak mau dana untuk menambah kuota BBM subsidi berasal dari utang luar negeri.

"Nah itu yang saat ini jadi pertanyaannya, mau nambah kuota tambahan BBM subsidi uang atau anggarannya dari mana? Saya kurang setuju kalau kita harus tambah utang luar negeri untuk tambah kuota BBM subsidi," ucap Hatta usai menghadiri Kompas CEO Forum 2012, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Dikatakan Hatta, soal kuota BBM subsidi yang menipis dan opsi tambahan saat ini menjadi fokus pembahasannya nanti dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM, bersama DPR.

"Jadi kita tidak bisa melampaui kuota, karena semua dana dalam keranjang APBN itu sudah teralokasi dengan baik, jadi kalau ada sesuatu, itu maka di dalam keranjang APBN ada yang harus dikurangi, atau misalkan janganlah merealokasikan dana yang lain, ya itu Menteri Keuangan lah," jelasnya.

Hatta meminta masyarakat tidak panik dalam menghadapi isu kelangkaan BBM subsidi. "Masyarakat jangan panik, kalau panik biasanya beli BBM 10 liter karena takut habis malah mengisi 50 liter," cetusnya.

Sebelumnya, VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, Pertamina memastikan stok dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya aman. Namun kondisi berbeda terjadi di luar pulau Jawa.

Di Kalimantan, contohnya Samarinda, saat ini sudah terjadi kelangkaan pasokan BBM di beberapa SPBU. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas karena sulitnya mendapatkan bahan bakar kendaraan.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun akibat adanya tambahan kuota BBM subsidi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah mengatakan angka tersebut membebani APBN.

Dalam APBN-P 2012 disetujui anggaran subsidi energi Rp 225 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengatakan, seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka," kata Jero.

(rrd/dnl)