.webp)
Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farial mengaku saat ini sikap anggota komisi VII DPR dilematis terhadap keinginan pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kiloliter (KL) hingga akhir tahun.
"Sikap kami saat ini dilematis. Di satu sisi kami pro terhadap rakyat dan di sisi yang lain kita juga tidak ingin pemerintah berdarah-darah," katanya kepada detikFinance di Gedung DPR Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Saat ini pihaknya belum membahas secara detail usulan pemerintah yang menginginkan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta KL hingga akhir tahun. "Kami belum membahas itu," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun 2012 pemerintah telah melakukan satu kali penambahan kuota BBM bersubsidi. Sebelumnya pemerintah telah diberikan penambahan sebesar 4,04 juta kiloliter (Rp 17 triliun). Jika permintaan tambahan 1,2 juta KL (Rp 5 triliun) disetujui DPR maka ini yang kedua kalinya pada tahun ini.
"Pemerintah boros Rp 22 triliun, 2 kali penambahan di tahun 2012 ini. Harus ada perhitungan yang tepat dan upaya penghematan BBM bersubsidi," jelas Farial.
Pemerintah Harus Tegas
Ia meminta pemerintah bertindak tegas menangani segala permasalahan yang berhubungan dengan BBM bersubsidi. Selain pengawasan dan peran Pertamina dan BPH Migas harus lebih ditingkatkan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Pemerintah harus tegas apakah mau menaikan harga BBM atau tidak jangan selalu menyalahkan masyarakat karena masalah pemborosan. Harus tindak tegas dari pihak pemerintah kalau ada penyelundupan," katanya.
Farial menuturkan peran Pertamina dan BPH Migas dalam mendistribusikan BBM bersubsidi harus lebih ditingkatkan. Hal ini penting dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Tahun depan (2013) kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. Nah apakah benar masuk ke SPBU atau tidak. Pengawasan seperti ini yang penting dan jika ada penyelundupan dan dijual tidak pada seharusnya ya harus ditindak tegas," tuturnya.
Menurut Farial cara yang lebih tepat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan audit per kabupaten. Lebih baik baginya memberikan alokasi BBM bersubsidi per kabupaten agar kontrol pemerintah pusat dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah dan bisa meminimalisir pemborosan anggaran karena selalu bobolnya kuota BBM bersubsi. Jika cara ini tidak dilakukan bukan tidak mungkin penyelundupan dan penambahan kuota BBM akan kembali terjadi di tahun 2013.
"Jadi audit itu butuh dan kalau bisa pemerintah seharusnya mengalokasikan BBM bersubsidi per kabupaten. Jadi Kabupaten yang beli BBM ke pemerintah. Sehingga Pemerintah pusat terbantu untuk mengawasi dan mengontrol dan meminimalisir pemborosan anggaran. Kalo tidak dilakukan saya jamin pasti ada kenaikan dan hal semacam ini ditahun depan," tandasnya.
