Subsidi BBM Jebol, Pemerintah Ngutang ke Pertamina Rp 6 Triliun

Jakarta - Pemerintah akan mengajukan tambahan kuota BBM subsidi untuk kedua kalinya kepada DPR sebesar 1,2 juta kiloliter (KL) atau Rp 6 triliun. Namun Pemerintah akan berutang dulu ke Pertamina dan dibayar setelah APBN Perubahan 2013.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, pembayaran tambahan kuota BBM subsidi 1,2 juta KL tersebut akan menggunakan anggaran di 2013.

"Tambahan 1,2 juta KL (Rp 6 triliun) tidak memakai dana dari APBN Perubahan 2012, tetapi baru akan dibayar pada tahun depan (2013) dalam APBN Perubahan 2013," kata Rudi usai menghadiri acara diskusi BP Migas ke SKSP Migas: Dampak, Tindakan dan Langkah ke Depan, Gedung Binasentra, Bidakara, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Alasan pemerintah berutang dan baru dibayar saat APBN-P 2013 adalah karena anggaran APBN 2013 sudah ditetapkan DPR Rp 1.683 triliun, dengan angaran untuk subsidi energi Rp 317 triliun.

"Kenapa baru pada APBN Perubahan 2013, dikarenakan APBN 2013 sudah diketok bersama DPR," ucap Rudi.

Lantas apakah Pertamina bersedia diutangi pemerintah untuk tambahan kuota BBM subsidi ? "Pasti maulah, seperti tahun lalu tambahan 1,3 juta KL pada 2011, baru dibayar setelah APBN Perubahan 2012," cetus Rudi.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun akibat adanya tambahan kuota BBM subsidi dari 40 juta KL menjadi 4,4 juta KL. Tapi ternyata jatah tersebut belum cukup dan pemerintah minta tambahan lagi 1,2 juta KL dengan nilai sekitar Rp 6 triliun.

Dalam APBN-P 2012 disetujui anggaran subsidi energi Rp 225 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengatakan, seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka," kata Jero.

(rrd/dnl)