Demikian disampaikan Agus Marto ketika ditemui di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jalan Ahmad Yani, Jakarta, Kamis (29/11/2012).
"Jadi masyarakat yang seharusnya menikmati BBM bersubsidi itu tidak menerima karena ada begitu banyak oknum-oknum yang membeli dengan tidak ada batasnya dan akhirnya ketika masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu cuma di siang hari dan dapatnya hanya botolan-botolan," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang betul-betul perlu kita soroti itu bukan hanya harus sesuai dengan kuota tapi memang betul yang namanya penyalahgunaan itu banyak sekali di daerah," tegasnya.
Agus Marto menginginkan kuota BBM bersubsidi tidak lagi ditambah. Bahkan, bisa ditahan hanya 43,5 juta kiloliter (KL) di tahun ini. Namun, jika memang dibutuhkan tambahan, perlu pembahasan lebih lanjut dengan Menteri ESDM.
"Kalau soal anggaran itu pasti Menteri ESDM akan bicara dengan Menkeu untuk dicarikan solusi, tetapi kalau ini dibuka akan membuat betul-betul tidak terkendali. Jadi kami ingin menyampaikan ayo semua pihak ikut bertanggung jawab untuk menjaga begitu besar BBM bersubsidi yang teralokasikan dengan yang betul-betul memerlukan," ujarnya.
Jika terdapat tambahan anggaran untuk kuota BBM bersubsidi, jelas Agus Marto, akan diberikan setelah audit dari BPK.
"Kalau misalnya BBM itu melebihi alokasi nanti ada forum pertemuan dengan DPR, dan itu nanti hanya akan dibayar pada saat ada anggaran dan setelah diaudit oleh BPK," cetus Agus.
(/)











































