Setelah BP Migas, Kurtubi Incar Pembubaran BPH Migas

Samarinda - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kini jadi sorotan, sebagai lembaga yang bakal 'diincar' dibubarkan. Setelah sebelumnya Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah dibubarkan oleh MK karena inkonstitusional.

"Itu kita kritisi BPH Migas. BPH Migas yang menghitung alokasi (BBM). Dihimbau saya BPH Migas dibubarkan juga, sama dengan BP Migas dibubarkan," kata Pengamat Perminyakan, Kurtubi usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional terkait pengelolaan Blok Mahakam, di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (29/11/2012).

Menurut Kurtubi, BPH Migas tidak memiliki tugas yang jelas sehingga sempat memunculkan ide untuk merealisasikan hari tanpa BBM bersubsidi, 2 Desember 2012, meski akhirnya pemerintah menunda pelaksanaannya.

"BPH Migas tidak ada kerjaan. Lantas idenya aneh-aneh untuk hari tanpa BBM subsidi 2 Desember. Tidak ada kerjaan, bukan sebaiknya menaikan harga BBM (subsidi)," ujar Kurtubi.

"Tidak butuh pengawasan. Tinggal pemerintah menjelaskan ke masyarakat apa argumentasinya untuk menaikan harga BBM subsidi dan anggaran yang bisa dihemat dari kenaikan itu digunakan untuk apa. Hal itu harus dijelaskan secara jujur ke masyarakat," tambah Kurtubi.

"Tidak usah melalui BPH Migas, tinggal pemerintah perintahkan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM rakyat. Solusi pendek naikkan harga BBM (subsidi), solusi jangka panjang konversi dari BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas)," jelasnya.

Kurtubi menilai, selama ini terjadi kesalahan dalam pengelolaan BBM, setiap tahun masyarakat dijatah pada kuota BBM. Mesktinya, kebutuhan masyarakat dipenuhi tanpa memakai kuota yang justru akan berdampak terhadap masyarakat.

"Karena kalau pakai kuota, masyarakat menderita harus antre panjang di SPBU. Juga mengurangi gerak ekonomi rakyat dan mengurangi kesempatan kerja," tegas Kurtubi.

Dengan tidak menggunakan kuota, pemerintah bisa merealisasikan sejumlah solusi diantaranya melalui konversi BBM ke BBG hingga menaikan harga BBM subsidi ketimbang memaksa masyarakat menggunakan Pertamax sebagai BBM non subsidi.

"Naikan harga BBM, daripada masyarakat dipaksa pakai Pertamax non subsidi yang mahal, harga Rp 10.000-an," sebut Kurtubi.

"Katakan kenaikan BBM solar dan premium bersubsidi Rp 1.500 dan harga nanti Rp 6.000 per liter. Naik jadi Rp 6.000 tapi barangnya ada, daripada barang tidak ada (rakyat) dipaksa beli non subsidi Rp 10.000 (Pertamax). Itu memberatkan rakyat," tutupnya.

(hen/hen)