.webp)
Vice Presiden Comunication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, Pertamina telah menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan berlapis untuk meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan sejauh ini cukup efektif.
"Pertamina telah menerapkan sistem monitoring yang ketat dan berlapis untuk meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi dan sejauh ini cukup efektif, baik melalui automation system di terminal BBM, GPS tracking system, dan Fuel Sales Distribution Management System (FSDMS), serta penerapan zero losses di mana SPBU hanya membayarkan BBM bersubsidi sesuai volume yang diterima di SPBU. Dengan sistem ini maka tidak ada kesempatan bagi mobil tangki untuk melakukan unloading/kencing di jalan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada detikFinance, Jumat (30/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana disebutkan dalam studi-studi dari universitas terkemuka nasional bahwa 70-77% subsidi BBM dinikmati justru oleh masyarakat dari kalangan mampu. Untuk menguranginya, sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat," kata Ali.
Ditambahkannya, Pertamina juga berharap adanya penerapan secara lebih konsekuen terhadap Permen ESDM No.12/2012, di mana kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD dilarang menikmati BBM bersubsidi.
"Pertamina terus berkomitmen untuk merealisasikan pengadaan sistem IT untuk memonitor ketepatan penyaluran BBM bersubsidi di 5000 SPBU di seluruh Tanah Air secara bertahap hingga akhir 2013. Untuk penerapan sistem tersebut diperlukan investasi hingga Rp800 miliar, yang saat ini masih dalam proses pembicaraan dengan pemerintah," cetus Ali.
Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun akibat adanya tambahan kuota BBM subsidi dari 40 juta KL menjadi 4,4 juta KL. Tapi ternyata jatah tersebut belum cukup dan pemerintah minta tambahan lagi 1,2 juta KL dengan nilai sekitar Rp 6 triliun.
Dalam APBN-P 2012 disetujui anggaran subsidi energi Rp 225 triliun, dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.
Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto pernah mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.
Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.
"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.
Laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga mengatakan, seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.
Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.
Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.
"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka," kata Jero.
(rrd/dnl)
