Kenyataan di lapangan itu, detikFinance, saat ikut mengantre pengisian BBM premium di salah satu SPBU Coco di kota Samarinda, Rabu (28/11/2012) lalu. SPBU tersebut memang beroperasi 24 jam untuk melayani penjualan bensin premium dan Pertamax.
Sekitar pukul 01.50 WITA dinihari, kian mendekati giliran pengisian. Dua motor di depan berjenis vespa, sedang melakukan pengisian bensin premium oleh petugas SPBU. Yang mencengangkan, sejak angka di pompa digital menunjukan 0 liter, petugas SPBU melayani pengisian hingga 17,3 liter. Artinya, vespa tersebut meski terlihat biasa saja namun mampu menampung 17,3 liter bensin premium.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya itu, masih di lokasi SPBU saat itu, antrean panjang roda dua di pengisian bensin premium, justru didominasi motor yang bertangki dan memiliki cc besar.
Dikonfirmasi terpisah, salah satu pengawas SPBU di Samarinda, Saihudin, menanggapi adanya roda dua yang mengisi BBM jauh melebihi dari kapasitas wajar, menurut dia seharusnya petugas SPBU menaruh curiga dengan ketidakwajaran itu.
"Kalau di sini, sudah diinstruksikan kepada petugas (SPBU) untuk menaruh curiga adanya motor yang menampung BBM di luar kewajaran," kata Saihudin, pengawas SPBU 64.751.22 Jalan Abdul Wahab Syachranie, Samarinda.
"Juga kita sendiri mengawasi, kalau ada motor yang lebih dari sekali isi bensin atau mobil, kita tidak akan layani. Aturan itu sudah jelas kita instruksikan ke petugas," ujar Saihudin.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kaltim Sudarno menilai, ada sejumlah kemungkinan petugas SPBU tetap melayani adanya kendaraan mengisi BBM di luar kewajaran.
"Menurut saya, pemilik SPBU tidak tahu dan kalau tahu jelas melarang. Jadi itu diduga permainan oknum petugas di SPBU yang sengaja mengisi kendaraan meski di luar kewajaran kapasitas tangki," kata Sudarno.
"Kedua, pemilik SPBU justru melegalkan untuk melayani penjualan bensin kepada pembeli di luar kewajaran daya tampung tangki. Biasanya, motor yang mengisi di luar kewajaran, dijual kembali ke pengecer," ujarnya.
"Saya tidak menyalahkan penjual bensin eceran. Berapa sih bensin yang mereka dapatkan, berapa juga keuntungan mereka? Jadi, pemerintah daerah harus serius mengawasi pendistribusian BBM subsidi ini," tutupnya.
(dnl/dnl)











































