"Rapat akan tetap jalan, kita ingin dengar dari teman-teman (Anggota Komisi VII DPR lainnya) seperti apa tanggapannya (terkait pulangnya Dahlan Iskan sebelum rapat dimulai)," kata Effendi ketika ditemui di Gedung DPR, Senin (3/12/2012).
Menurut Effensi sebagai pejabat negara perilaku yang ditunjukan Dahlan sangat tidak etis, dan apakah Presiden mau membiarkan memiliki pejabat negara yang ingkar janji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, walaupun tetap dipaksakan rapat berjalan juga tidak bisa dilakukan karena Dahlan merupakan Dirut PLN dimana ada kerugian negara Rp 37 triliun didalam tubuh PLN dan belum lagi sewa genset yang dikeluarkannya serta ada dugaan aliansi dengan keluarganya.
"Tapi initinya Dahlan jadi Dirut saat PLN ada kerugian negara Rp 37 triliun. Belum lagi genset yang ada aliansi terduga dengan keluarganya," tambah Effendi.
Bahkan Effendi tegas meminta Dahlan Iskan dibawa ke psikiater jika melihat apa yang ditunjukkannya ke DPR hari ini.
"Dibawa ke psikiater saja (Dahlan). Apa begini cara pemerintahan Pak SBY. Verifikasi diperlukan tindak lanjut temuan BPK inefisiensi ditubuh PLN Rp 37 triliun. Serius ini ada kerugian negara. Dia wajib verifikasi. Seharusnya rapat dulu. Disampaikan ke rapat. Apapun alasannya monggo disampaikan ke rapat," tandas Effendi.
(rrd/dru)











































