Terancam Dibubarkan, Ini Jawaban Bos BPH Migas

Jakarta - Beberapa kalangan banyak menganggap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kurang berfungsi sehingga layak dibubarkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang terjadi dengan BP Migas. Apa jawaban Bos BPH Migas terkait ancaman tersebut?

"Kami ini selalu dipolitisasi sehingga banyak yang menganggap kami ini tidak memiliki fungsi sama sekali, padahal kami bekerja susuai aturan yang telah ditetapkan," kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (5/12/2012).

Salah satu bentuk politisasi kepada BPH Migas, menurut Andy yakni ketika banyak orang menganggap BPH Migas itu adalah polisi minyak.

"Kami dianggap polisi minyak, bukan. Kami tidak punya wewenang menindak, mengawasi mobil pemerintah atau truk tambang dan perkebunan agar jangan sampai membeli BBM Subsidi, dan lainnya, bukan itu tugas kami," ucap Andy.

Namun kenyataanya ketika ada kasus BBM subsidi diselundupkan, ketika ada mobil pemerintah minum BBM subsidi ketika kuota BBM subsidi jebol, BPH Migas selalu yang disalahkan.

"Seolah-olah itu terjadi karena kinerja kami tidak bagus, padahal itu bukan tanggung jawab kami, bukan tugas kami," ucap Andy.

Ditegaskan Andy, bahwa tugas BPH Migas sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas.

"Tugas dan fungsi BPH Migas seperti yang tercantum dalam undang-undang Migas khususnya pada pasal 41-46. Dimana BPH mengawasi kegiatan hilir Badan Usaha yang berizin seperti Pertamina, PGN dan AKR, Shell, Petronas dan lainnya," ungkap Andy.

Selain itu BPH Migas kata Andy mengawasi agar Badan Usaha tidak mengambil keuntungan seenaknya.

"Juga memastikan investasi yang dikeluarkan Badan Usaha bisa kembali tanpa badan usaha mengambil keuntungan seenaknya serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan harga produk (BBM) dengan harga wajar," tandas Andy.

Seperti diketahui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kini jadi sorotan, sebagai lembaga yang bakal 'diincar' dibubarkan. Setelah sebelumnya Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah dibubarkan oleh MK karena inkonstitusional.

"Itu kita kritisi BPH Migas. BPH Migas yang menghitung alokasi (BBM). Dihimbau saya BPH Migas dibubarkan juga, sama dengan BP Migas dibubarkan," kata Pengamat Perminyakan, Kurtubi.

Sementara itu Menteri ESDM Jero Wacik tidak keberatan, asalkan sesuai dengan hukum.

"BPH Migas dibubarin? Ya silakan saja, hukum berjalan," kata Jero ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Jero mengelak jika selama ini BPH Migas tidak menjalankan fungsinya dengan baik. "Bukan tidak berfungsi, cuma belum berhasil, belum semuanya berhasil menangkapi penyelundupan BBM, belum rapi tangkapin pencuri BBM," ucap Jero.

(rrd/hen)