Harga BBM Kunci Keberhasilan Jokowi Batasi Nopol Kendaraan Ganjil-Genap

Jakarta - Harga BBM sangat menentukan keberhasilan rencana program Pemprov DKI mengenai pembatasan nomor polisi (nopol) kendaraan ganjil-genap. Jika harga BBM di Indonesia masih disubsidi, maka masyarakat masih akan nyaman menggunakan kendaraan pribadi.

Pengamat Transportasi Djoko Setiowarjono menjelaskan, program seperti ini telah diterapkan di luar negeri. Bedanya, pembatasan nopol kendaraan di luar negeri dibarengi dengan mahalnya harga BBM sehingga penerapan itu akan berlaku efektif.

"Negara lain itu menggunakan pembatasan kendaraan sama BBM-nya nggak disubsidi. Di kita itu kenapa orang pake kendaraan pribadi itu masih mnggunakan BBM subsidi, negara lain tidak ada subsidi jadi bisa," ungkap Djoko saat dihubungi detikFinance, Jumat (7/12/12).

Ia menjelaskan, penerapan ini pun harus ditopang dengan transportasi massal yang baik. Dalam jangka pendek, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berniat akan menambah armada angkutan TransJakarta, dan meremajakan angkutan Kopaja. Djoko menilai ini merupakan langkah yang baik, selagi menunggu proyek Mass Rapid Transit (MRT).

"Setidaknya kondisi ini akan ideal kalau mau diterapkan asal public transportnya sudah banyak. Sekarang kalau dia nggak boleh dia (masyarakat) mau naik apa. Tapi DKI sudah memberi sinyal, busway, kopaja," paparnya.

Ia pun mengatakan, tak menutup kemungkinan masih akan ada pengendara yang nakal. Maksudnya, lanjut Djoko, pengendara akan memiliki nopol lebih dari 1 untuk mengakali peraturan ini.

"Orang Indonesia kan gitu, peraturan dibuat bukan untuk ditaati, tapi diakali. Oleh karena itu harus banyak lagi polisi yang siap merazia," tuturnya.

Kendati demikian, dia mendukung sepenuhnya langkah Gubernur Jokowi dalam programnya ini. Inipun salah satu usaha keras untuk meminimalisir kemacetan dan kepadatan lalu lintas.

"Pak Gubernur sudah berani mengambil langkah ini. Ini kan masih transisi, jadi perlu dievaluasi nanti," pungkasnya.

(zlf/hen)