Pengusaha Muda Tolak Wacana Pembubaran BPH Migas

Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) keberatan dengan wacana pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). HIPMI menilai seharusnya badan yang mengatur sektor hilir migas Indonesia itu diperkuat.

"Saya kira ini tidak tepat. Bukannya ikut dibubarkan, BPH Migas harusnya diperkuat atau direvitalisasi kewenangannya sampai dimana," ujar Ketua Bidang Energi BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Reza Rajasa dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2012).

Reza mengatakan, bila BPH Migas ikut dibubarkan, maka distribusi minyak akan semakin liar dan tidak terkendali. "Di awasi seperti sekarang saja, masih bocor sana-sini. Apalagi kalau dibiarkan dan tidak ada lembaga atau badan yang melakukan pengawasan atau minimal monitoring distribusinya," katanya.

Menurutnya tugas BPH Migas sangat dibutuhkan negara dan rakyat yakni melakukan pengawasan dan pengaturan industri migas di hilir. Negara harus berdaulat atas distribusi migasnya

"Bila alasannya (pembubaran) karena BPH Migas tidak ada yang awasi, kan pertanggungjawabannya ke Presiden. Sehingga Presiden yang diminta meningkatkan pengawasan kalau ada penyimpangan di BPH Migas itu sendiri," papar Reza.

Menurut PP No. 67/2002 dan Keppres No. 86/2002, tugas dan tanggung jawab BPH Migas dibidang Gas Alam yakni pertama, mengatur & menetapkan tarif pengangkutan gas alam melalui pipa dengan mengacu pada prinsip tekno-ekonomi. Kedua, mengatur dan menetapkan harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan skala kecil.

Sedangkan kewenangan BPH Migas di antaranya, menentukan harga gas untuk rumah tangga dan pelanggan skala kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat. Kemudian mengatur & menetapkan bisnis transmisi dan distribusi gas alam.

Menurut Reza dengan adanya tugas dan kewenangan itu, Migas Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar. "Sebab soal migas ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga bila badan ini dibubarkan justru akan membuat rakyat kesulitan akses pasar ke Migas nasional. Saya kira ini ngeri sekali," pungkas Reza.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial yang berpendapat BPH Migas dibekukan karena menurutnya menimbulkan kegaduhan politik.

"Lebih baik dibekukan saja kalau banyak anggaran yang keluar. Ini menimbulkan gaduh politik dan tidak bagus," ungkap Farial dalam diskusi Polemik di rumah makan kawasan Cikini Jakarta, Sabtu (1/12/2012).

Menurut Farial, BPH Migas saat ini selalu salah sasaran membagikan dan mendistribusikan BBM bersubsidi ke seluruh provinsi, kota, dan kabupaten.

"BPH migas selalu missed, dan selalu salah dalam mendistribusikan BBM bersubsidi. Dan BPH Migas itu nggak ada gunanya. Kalau kayak begini di bawah Pertamina saja langsung," katanya.

Pengamat perminyakan Kurtubi juga mengatakan hal yang sama. "Itu kita kritisi BPH Migas. BPH Migas yang menghitung alokasi (BBM). Dihimbau saya BPH Migas dibubarkan juga, sama dengan BP Migas dibubarkan," kata Pengamat Perminyakan Kurtubi.

(hen/dnl)