"Jokowi jangan cepat angkat tangan, pokoknya duduk dulu, wong ini negara kita, rakyat rakyatnya kita, rakyat DKI ya rakyat Indonesia, yang mau naik itu rakyat Indonesia, APBN APBD ya kantong kiri kantong kanan. Kita duduk sama-sama bisa diselesaikan kok," ungkap Hatta di Jakarta, Senin (10/12/2012).
Hatta menjelaskan permasalahan pembiayaan proyek MRT 42% ditanggung oleh pemerintah pusat sedangkan 58% oleh DKI Jakarta. Dari asumsi itu, tarif MRT dikenakan Rp 38.000 sehingga Jokowi keberatan dan meminta untuk disubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menanggapi soal peluang pembiayaan MRT 70% ditanggung oleh pemerintah pusat dan 30% ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Jangan ngomong itu dulu lah, nanti saya bohong kalau janji. Nanti kita duduk dululah biar saya jelaskan dari mana sumber-sumber kita membiayai. Jangan berpikirnya wah ini kan DKI, nggak boleh begitu. Kalau DKI ini macet total, Republik ini dinilai orang. Jadi kita semua sadar bahwa MRT sangat diperlukan. Kalau MRT nggak ada, kalau kita melarang kendaraan bermotor masuk ke daerah strategis, orang marah, wong alternatif nggak ada kok. Tapi kalo sudah disediakan Busway, MRT yang bagus, bolehlah kita bicara," tutupnya.
(wij/hen)











































