'Vokal' Bongkar Penyelundupan BBM, Direktur BBM BPH Migas Diisukan Bakal Dipecat

Jakarta -

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Djoko Siswanto saat ini terkenal sebagai orang yang 'kencang' menyuarakan aksi-aksi penyelundupan BBM subsidi di Indonesia yang melibatkan banyak pihak sampai pihak keamanan. Djoko dikabarkan akan dipecat.

Namun kabar angin ini segera dibantah oleh Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng. Dia mengatakan, kabar pemecatan Djoko hanya gosip.

"Nggak ada kabar itu, itu gosip saja," tegas Andy ketika ditemui di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Isu pemecatan Djoko ini cukup santer. Bahkan sumber detikFinance menyatakan Djoko bakal dipecat tahun depan. Djoko saat ini memang 'ngotot' di media agar Pertamina menyerahkan distribusi BBM atau titik serah akhir BBM subsidi di SPBU bukan di depo yang selama ini dilakukan Pertamina. Karena titik serah akhir di depo sering membuat BBM subsidi tidak sampai ke SPBU alias diselewengkan.

"Kabarnya bakal dipecat (Djoko) tahun depan, karena komentarnya terlalu keras di beberapa media," ungkap sumber tersebut.

Selain itu Djoko juga menyatakan Pertamina melakukan pelanggaran Perppres Nomor 15 Tahun 2012 terkait penjualan BBM subsidi ke pengusaha SPBU Rp 4.300 per liter di depo BBM, padahal menurutnya sesuai aturan pengusaha SPBU harus bayar dulu Rp 9.000 per liter baru kemudian setelah disalurkan ke masyarakat baru dipotong Rp 4.700 per liter.

Sumber detikFinance lain di kalangan BPH Migas mengungkapkan, pernyataan Djoko di beberapa media membuat Menteri ESDM Jero Wacik tidak suka.

"Pernyataan Pak Djoko juga sampai ke meja menteri, dan beliau tidak suka," cetus sumber tersebut.

Djoko pernah dengan keras menyatakan banyaknya BBM subsidi khususnya solar yang diselundupkan ke industri perkebunan dan pertambangan. Bahkan pencurian tersebut berlangsung lama dan dibekingi oknum Jenderal TNI bintang 1 dan 3 Kolonel.

Pernyataan Djoko ini diamini pemerintah. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukham) Djoko Suyanto mengakui adanya aparat keamanan yang terlibat dalam pencurian minyak mentah dan BBM subsidi, khususnya yang marak terjadi di Sumatera Selatan.

Seperti diketahui, tahun ini jumlah anggaran subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah mencapai ratusan triliun atau hampir Rp 300 triliun. Padahal sekitar 30% anggaran tersebut salah sasaran, dinikmati orang yang tak berhak dan diselewengkan.

(dnl/hen)