Plt Kepala Badan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro menyatakan, selain kebijakan fiskal, diperlukan juga kebijakan energi guna menekan anggaran subsidi BBM agar tidak bobol atau melebihi jatahnya yang mencapai Rp 200 triliun.
"Tidak hanya kebijakan fiskal tapi kebijakan energi," ujar Bambang ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, lanjut Bambang, perlunya pembatasan penggunaan BBM subsidi secara serius sehingga masyarakat benar-benar patuh terhadap aturan tersebut.
"Selama ini kan keluhannya tidak tepat sasaran, maka kita ubah supaya tepat sasaran, jadi pembuatan pembatasan yang serius, tidak lagi imbauan, atau layanan masyarakat. Tapi serius jangan abu-abu sehingga membuat masyarakat yang tidak berhak masih menggunakan BBM," pungkasnya.
(nia/dnl)











































