Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan masalah penyelundupan BBM subsidi ini akar permasalahannya disparistas harga. Secara hukum ekonomi, maka orang akan memanfaatkan BBM subsidi yang lebih murah untuk diselundupkan dan dijual lebih mahal.
"Makanya caranya kalau nggak disparitas dihilangkan, atau lewat enforcement, jadi kebocaran di laut di pertambangan, perkebunan sulit, jadi penegakan hukum harus kuat," katanya dalam acara forum diskusi Economic Outlook 2013 di Hotel Mandarin, Senin (17/12/2012)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian berlanjut pada 1 Agustus 2012 untuk wilayah Jawa-Bali dan dilanjut untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan di daerah pertambangan dan perkebunan seperti di Kalimantan sejak 1 September 2012.
(hen/dnl)











































