Kalau Tak Ada BPH Migas Subsidi BBM Bisa Tembus Rp 1.000 Triliun

Jakarta - Beberapa pihak menganggap keberadaan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) tak berfungsi dan lebih baik dibubarkan. Namun jika tak ada BPH Migas, subsidi BBM bisa capai Rp 1.000 triliun.

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Djoko Siswanto mengatakan, BPH Migas berfungsi sebagai badan pengatur yang salah satu tugasnya melakukan verifikasi terhadap BBM subsidi.

"Kalau tidak ada BPH Migas, subsidi BBM bisa mencapai Rp 1.000 triliun," tegas Djoko ketika ditemui di acara Tata Kelola Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi di Masa Depan, di Hotel Grand Kemang Jakarta, Rabu (19/12/2012).

Djoko mencontohkan, konsumsi solar subsidi di 2005 mencapai 30 juta kiloliter (KL), namun setelah BPH Migas melakukan verifikasi, ternyata subsidi solar sudah bisa ditekan menjadi hanya 15 juta KL.

"Di 2005 subsidi solar mencapai 30 juta KL, setelah diverifikasi oleh BPH Migas, subsidi solar hanya menjadi 15 juta KL," kata Djoko.

Salah satu gebrakan BPH Migas sehingga subsidi solar bisa ditekan adalah dikeluarkannya Perpres yang melarang kendaraan TNI/Polri menggunakan BBM subsidi, kemudian PLN juga dilarang menggunakan solar subsidi untuk membangkitkan listrik.

"Akibat verifikasi yang dilakukan BPH Migas, Perpres dikeluarkan yang intinya melarang kendaraan TNI/Polri mengkonsumsi BBM subsidi dan PLN dilarang memproduksi listrik menggunakan solar subsidi," tegas Djoko.


(rrd/dnl)