Wamen ESDM Setuju BBM Subsidi di Jakarta Dihapus, Tapi...

Jakarta - Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini setuju dengan usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok agar Premium (BBM Subsidi) dihapuskan saja, supaya masyarakat Jakarta mau beralih ke transportasi umum yakni TransJakarta yang akan disediakan sebanyak 1.000 armada.

"Setuju sekali," kata Rudi kepada detikFinance, Kamis (20/12/2012).

Namun, kata Rudi, jika BBM subsidi di Jakarta benar-benar dihapus, maka akan memberikan dampak negatif terhadap daerah penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Banten dan Tanggerang.

"Cuma bagaimana dengan kota penyangganya DKI Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Banten, Tanggera dan lainnya, pasti akan kewalahan, karena antrian Premium di SPBU perbatasan kota akan diuntungkan," ucap Rudi.

Dikarenakan SPBU-SPBU yang di luar DKI Jakarta diuntungkan karena kebijakan tersebut tentunya pengusaha SPBU di DKI Jakarta akan protes keras karena merasa dirugikan.

"Karena SPBU di perbatasan kota DKI Jakarta yang diuntungkan karena antriannya di SPBU-SPBU tersebut panjang tentunya ini merugikan SPBU-SPBU di Jakarta, mereka pasti protes karena pendapatan mereka pasti turun," tandas Rudi.

Sebelumnya, Ahok merencanakan penambahan armada bus, terutama TransJakarta dengan spesifikasi 'ramah aspal jalan'. Ia mengusulkan kepada Presiden SBY agar Jakarta tak ada lagi BBM bersubsidi atau bensin premium.

"Kita kan mau sampai 1.000 bus. Kita mau utamakan prioritas utama Busway ini, harus benar-benar ada busnya tiap tiga menit. Kalau misalkan jalanan macet biarin aja," ujar Ahok kemarin.

"Nanti kan orang akan memilih, lebih baik naik busway atau bus biasa yang kosong. Kita akan usulkan kepada Pak Presiden, Jakarta tidak ada lagi bensin premium. Itu hemat negara. Orang yang tidak mampu (beli BBM non Premium-red) akan pakai (kendaraan pribadi-red) satu sampai tiga kali seminggu," lanjut Ahok.

(rrd/ang)