BPH Migas Dukung Ahok 100% untuk Hapus BBM Subsidi di Jakarta

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) setuju usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar meniadakan BBM subsidi di Jakarta. Catatan BPH Migas, setiap tahun kuota atau jatah BBM subsidi DKI Jakarta selalu jebol di atas 30%.

"Bagus sekali kalau itu dilakukan (dihapus BBM subsidi)," kata Wakil Kepala BPH Migas, Fahmi Matori, kepada detikFinance, Kamis (20/12/2012).

Fahmi setuju BBM subsidi di DKI Jakarta dihapus karena hampir tiap tahun jatah kuota BBM subsidi milik Jakarta selalu jebol lebih dari 30%. "Ini karena jatah kuota BBM subsidi di Jakarta selalu jebol di atas 30%,” ucap Fahmi.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan kepada Presiden SBY agar di Jakarta tak ada lagi BBM bersubsidi atau bensin premium.

"Kita kan mau sampai 1.000 bus. Kita mau utamakan prioritas utama Busway ini, harus benar-benar ada busnya tiap tiga menit. Kalau misalkan jalanan macet biarin aja," ujar Ahok usai bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).

Sikap tak ambil pusing Ahok bukan tanpa pertimbangan. Dia bermaksud mendorong masyarakat naik kendaraan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi. Bahkan dirinya setuju jika pasokan BBM di Jakarta diatur agar masyarakat enggan naik kendaraan pribadi.

"Nanti kan orang akan memilih, lebih baik naik busway atau bus biasa yang kosong. Kita akan usulkan kepada Pak Presiden, Jakarta tidak ada lagi bensin premium. Itu hemat negara. Orang yang tidak mampu (beli BBM non Premium-red) akan pakai (kendaraan pribadi-red) satu sampai tiga kali seminggu," lanjut Ahok.

(rrd/hen)