.webp)
Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin ketika dihubungi detikFinance, Kamis (20/12/2012).
"Tugas pemerintah itu melayani masyarakat dari sisi kebutuhan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi murah. Bila transportasi massal ini tidak bisa dijamin, maka subsidi premium ini harus dipertahankan," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat kini mengandalkan kendaraan pribadi untuk sehari-hari. Jadi sebaiknya rencana ini ditampilkan ketika masyarakat Jakarta sudah menikmati kendaraan massal yang nyaman," ujarnya.
Selamat menyatakan sebaiknya rencana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang mampu.
"Jadi bisa pakai sistem cc, misal di atas 2.000 cc tidak boleh pakai BBM subsidi, tapi kalau langsung dihapus, kasihan pengendara motor, ini kan banyak masyarakat yang rentan miskin juga," tandasnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan kepada Presiden SBY agar di Jakarta tak ada lagi BBM bersubsidi atau bensin premium.
"Kita kan mau sampai 1.000 bus. Kita mau utamakan prioritas utama Busway ini, harus benar-benar ada busnya tiap tiga menit. Kalau misalkan jalanan macet biarin aja," ujar Ahok usai bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).
Sikap tak ambil pusing Ahok bukan tanpa pertimbangan. Dia bermaksud mendorong masyarakat naik kendaraan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi. Bahkan dirinya setuju jika pasokan BBM di Jakarta diatur agar masyarakat enggan naik kendaraan pribadi.
"Nanti kan orang akan memilih, lebih baik naik busway atau bus biasa yang kosong. Kita akan usulkan kepada Pak Presiden, Jakarta tidak ada lagi bensin premium. Itu hemat negara. Orang yang tidak mampu (beli BBM non Premium-red) akan pakai (kendaraan pribadi-red) satu sampai tiga kali seminggu," lanjut Ahok.
(nia/hen)
