Kalau Hitungan Ekonominya Benar, Naikkan Saja Harga BBM Subsidi

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat menghilangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Ibukota guna meningkatkan penggunaan sarana angkutan umum dan mengurangi kemacetan. Namun, hal ini dinilai tidak efektif.

Menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, pemerintah perlu mengambil sikap dan keberanian untuk menindaklanjuti wacana yang ada dengan keberanian mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM.

“Kalau hitung-hitungan ekonomi sudah jelas tinggal keberanian mengurangi subsidi dengan menaikkan harga. Kalau DPR masih ngotot tidak boleh dinaikkan, ya memang ada unsur politik. Jadi, yang realistis adalah berupa kenaikan bukan penghapusan (di Jakarta),” kata Tulus saat dihubungi detikFinance, di Jakarta, Sabtu (22/12).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok) meminta BBM bersubsidi atau premium dihapus dari ibukota seiring perbaikan sarana transportasi. Pernyataan itu, ditanggapi pula oleh menteri Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta menilai, permintaan Ahok tersebut sangat bergantung pada kesiapan masyarakat Jakarta yang saat ini dinilai masih butuh subsidi BBM. Pelaksanaan rencana tersebut harus diiringi dengan pengalihan subsidi dalam bentuk lain.

Hal ini guna menjaga kemampuan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Hatta mencontohkan, salah satu cara untuk mengalihkan subsidi ini adalah dengan konversi angkutan umum dari BBM ke gas (BBG).

(ang/ang)