BPH Migas: 2013 Target Kami Hemat BBM Subsidi Rp 10 T, Lebih Besar Dari KPK

Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tahun depan tetap melakukan program penghematan BBM subsidi dan ditarget dapat meghemat Rp 10 triliun per tahun.

"Tahun depan kami tetap akan melakukan pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan dinas, plat merah, BUMN dan BUMD, bahkan justru akan diberlakukan di seluruh Indonesia," kata Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto di Kantor BPH Migas, Jalan Kapt. Tendean, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Dikatakan Djoko, mulai 1 Januari 2013 seluruh kendaraan dinas pemerintah dan Pemda di Sumatera dan Kalimantan wajib menggunakan BBM non subsidi.

"Artinya per Januari 2013 seluruh kendaraan pemerintah di Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sumatera tidak boleh lagi menggunakan BBM subsidi terutama solar," ucap Djoko.

Per 1 Januari 2013, kata Djoko seluruh kendaraan Pemerintah di Jawa-Bali tidak boleh lagi menggunakan bensin premium dan solar subsidi.

"Sementara kendaraan pemerintah di Sumatera dan Kalimantan hanya tidak boleh pakai premium," ucap Djoko.

Per 1 januari 2013, kata Djoko, seluruh kendaraan perkebunan dan pertambangan se-Indonesia juga tidak boleh menggunakan BBM subsidi.

"Selain itu kendaraan kehutanan dan kapal barang non pelayanan rakyat dan non perintis per 1 Maret 2013 dilarang menggunakan BBM subsidi," ugkap Djoko.

Dari semua itu, kata Djoko, ditargetkan dapat menghemat BBM subsidi mencapai 2,2 juta kiloliter (KL). "Atau dapat menghemat sekitar Rp 10 triliun, besar kan, jauh lebih banyak dibandingkan KPK," cetusnya.

(rrd/dnl)