SPBU Pertamina Wajib Terapkan Sistem Data IT BBM Subsidi

SPBU Pertamina Wajib Terapkan Sistem Data IT BBM Subsidi

- detikFinance
Kamis, 27 Des 2012 13:05 WIB
SPBU Pertamina Wajib Terapkan Sistem Data IT BBM Subsidi
Foto: Dok. detikFinance
Jakarta - Untuk mengontrol penyaluran BBM subsidi tahun depan, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mewajibkan Pertamina menggunakan sistem IT di tiap SPBU.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng mengatakan, selain Pertamina, dua perusahaan penyalur BBM subsidi tahun depan yakni PT AKR Corporindo (AKR) dan PT Surya Parna Niaga (SPN) juga wajib melakukan hal yang sama. Tahun depan tiga perusahaan tersebut akan mendapat jatah penyaluran BBM subsidi 46 juta kiloliter (KL).

"Kami memberikan 2 syarat kepada 3 badan usaha yang ditunjuk BPH Migas melalui lelang untuk menyalurkan BBM subsidi, yakni Pertamina, AKR Corporindo, dan Surya Parna Niaga," kata Andy di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syarat tersebut, kata Andy, pertama menyediakan sistem teknologi terpadu yang merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen secara online untuk dapat diakses dan diterima oleh Badan Pengatur.

"Tiga badan usaha tersebut wajib menyediakan teknologi terpadu yang merekam data konsumen dan volume penyaluran secara online dan dapat diiakses oleh kami," ujar Andy.

Syarat kedua, melengkapi bahan bakar minyak jenis tertentu (BBM subsidi) jenis premium dan solar dengan teknologi penanda secara bertahap.

"Kami wajibkan 3 badan usaha tersebut juga secara bertahap dalam penyaluran BBM subsdi dengan teknologi penanda," ucap Andy.

Ditambahkan Andy, tahun depan hampir 99% jatah penyaluran BBM subsidi dari kuota 46 juta KL diberikan ke Pertamina.

"Dari 46 juta KL tersebut, Pertamina mendapatkan jatah penyediaan dan pendiistribusian BBM subsidi sebesar 45,01 juta KL, sedangkan AKR mendapat 267.892 KL dan SPN mendapat 119.150 KL," tandas Andy.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta Pertamina tak kalah dengan perusahaan swasta untuk menerapkan IT pada penggunaan POM bensin. Hatta menyebut, perusahaan swasta AKR sudah menerapkan sistem IT pada POM yang mereka gunakan.

Hatta menyebut dengan menggunakan sistem IT pada POM bensin maka penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa diminimalisir. Selain itu negara juga diuntungkan dengan menghemat Rp 10 triliun untuk anggaran subsidi BBM.

(rrd/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads