"Saya mengusulkan kepada Pemerintah Daerah dan Menteri Keuangan agar menaikkan saja pajak progresif kendaraan bermotor," kata Jero di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Menurut Jero, kenaikan pajak progresif untuk mobil kedua harus tinggi, mobil ketiga pajaknya harus jauh lebih tinggi lagi, hal itu nantinya bisa menambah pemasukan negara untuk menekan besarnya jumlah BBM subsidi yang dikeluarkan negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pihaknya tidak hanya merekomendasikan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi, namun menghapus BBM subsidi.
"Kadin tidak hanya merekomendasikan harga BBM subsidi dinaikkan saja kepada pemerintah, tetapi kami merekomendasikan subsidi BBM baiknya dihapuskan saja," kata Suryo.
Menurut Suryo, lebih baik harga BBM subsidi diatur berdasarkan mekanisme pasar. Alasan Kadin merekomemdasikan penghapusan BBM subsidi karena subsidi BBM hanya dinikmati oleh orang-orang kaya dan pengusaha.
"Karena BBM subsidi sebenarnya hanya dinikmati orang kaya dan pengusaha seperti kita ini. Sementara tidak dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya diberi subsidi," ungkap Suryo.
(rrd/dnl)











































