Penyaluran BBM Subsidi ke Nelayan Minim, Ini Alasannya

Penyaluran BBM Subsidi ke Nelayan Minim, Ini Alasannya

- detikFinance
Kamis, 27 Des 2012 15:59 WIB
Penyaluran BBM Subsidi ke Nelayan Minim, Ini Alasannya
Jakarta - PT Surya Parna Niaga (SPN) merupakan salah satu perusahaan yang menyalurkan BBM subsidi untuk nelayan tahun ini dengan kuota 30 ribu kiloliter (KL). Namun saat ini yang disalurkan baru 6 ribu KL. Kenapa?

General Manager operational and marketing SPN Zumhari mengatakan, penyaluran BBM subsidi ke nelayan minim karena kurangnya data soal nelayan.

"Database nelayan minim sekali, di daerah tersebut ada berapa kapal nelayan, jenis kapalnya bagaimana, belum lagi nelayannya banyak sekali tapi datanya minim. Belum lagi nelayannya sendiri malas daftar, jadi kami sulit distribusikan," kata Zumhari ketika ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi dari 30.000 KL, baru 6.000 KL realisasinya, jika tidak bisa terealisasi semua maka harus dikembalikan negara," ucapnya.

Apalagi, kata Zumhari, tahun ini merupakan tahun pertama kalinya SPN mendistribusikan BBM Subsidi, sehingga banyak hal-hal yang tidak diduga sebelumnya.

"Jadi karena tahun pertama banyak hal yang nggak kita duga. Kalau kita jualan di kota mungkin mudah, tapi kita kan jualannya di pinggir laut, jadi belum terlalu bagus. Tapi kita sudah mulai bisa menangkap sistemnya, makanya 2013 kita sudah bisa menawarkan sistem yang lebih bagus," ucapnya.

Selain itu, perlakuan sistem pembayaran oleh negara, kata Zumhari, berbeda dengan Pertamina yang mendapatkan jauh lebih banyak jatah BBM subsidi. SPN diwajibkan membangun IT dan titik akhir penyaluran ada di nosel, bukan di depo seperti Pertamina.

"Pertama kan kita beda dengan Pertamina yang dari depo, sedangkan kita dari nosel, kemudian database. Database nelayan itu yang paling bikin repot. Misalnya di Sumatera Utara, kalau kapal di bawah 5 GT ada di Kabupaten, 10 GT ada di provinsi, lebih dari 10 GT ada di pusat, dan parahnya tidak setiap daerah punya database kapal nelayan," ungkapnya.

Namun di 2013 nanti, kata Zumhari, SPN sudah tahu sistemnya dan sosialisasi ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan dinas terkait.

"Jadi mereka sudah memperbaiki data nelayan, nanti kalau kita datang, mereka tinggal berikan data itu. kendalanya itu nelayan malas mendaftar, tapi dengan sosialisasi ini mereka jadi mau," katanya.

(rrd/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads