Hatta 'Sentil' SPBU Pertamina Tak Pakai IT, Ini Jawaban Pertamina

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mempertanyakan kredibelitas PT Pertamina (Persero) menyalurkan BBM subsidi. Padahal badan usaha swasta seperti AKR Corporindo dan Surya Parna Niaga (SPN) sudah menggunakan sistem Teknologi Informasi (IT).

“Kita akan terapkan itu (sistem IT) tahun depan sudah berjalan,” kata Direktur Pemasaran & Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya kepada detikFinance, Kamis (27/12/2012).

Menurut Hanung, nantinya pada 2013 secara bertahap seluruh SPBU akan terkoneksi dengan sistem IT. “Seluruh SPBU di Indonesia sudah terpasang sistem IT,” ujarnya.

Diungkapkan Hanung, pembangunan sistem IT akan memakan dana investasi sebesar Rp 4 triliun selama 5 tahun. “Biaya-nya Rp 4 triliun, tetapi itu investasi pihak ke tiga, nantinya akan dibayarkan Pertamina melalui fee,” ucapnya.

Pembayaran fee untuk mengembalikan investasi pihak ke-tiga tersebut kata Hanung, akan dibayarkan secara bertahap tiap bulannya sesuai dengan penyaluran BBM subsidi. “Mekanisme pembayaran investasi yang dilakukan pihak ketiga akan dibayarkan per bulan, berapa yang disalurkan (BBM subsidi) kita bayar fee per liternya,” ungkapnya.

Menurut Hanung, pembayaran fee tersebut bukan dari pemotongan dividen Pertamina ke negara. “Bukan dibayar dari dividen,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu, PT Pertamina mengajukan usul dihadapan Komisi VII DPR, Pertamina akan membangun sistem IT ditiap SPBU untuk melakukan pengawasan BBM subsidi, tentunya pembangunan IT tersebut memerlukan biaya yang diperkirakan memakan dana Rp 5 triliun.

Pertamina kata Hanung dihadapan Komisi VII DPR saat itu, mengusulkan biaya pembangunan IT tersebut bisa diambil dengan menambah alpha BBM subsidi sebesar Rp 20 per liter.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyebut perusahaan swasta AKR sudah menerapkan sistem IT pada POM yang mereka gunakan, sementara Pertamina justru masih nihil.

"Pertamina pasti bisa lakukan itu, swasta saja mampu masa kita nggak mampu. Di Indonesia itu sudah dilakukan oleh AKR," ungkap Hatta di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Hatta menyebut dengan menggunakan sistem IT pada POM bensin maka penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa diminimalisir. Selain itu negara juga diuntungkan dengan menghemat Rp 10 triliun untuk anggaran subsidi BBM.

"Kalau menggunakan IT kita bisa menurunkan (anggaran subsidi) hingga Rp 10 triliun/tahun. POM AKR sudah melakukan itu misalnya transportasi umum isi 30 liter dia mau ngisi lagi tetapi ngunci POM-nya karena sudah ter-record. Jadi orang yang menyalahgunakan bisa diminimalisir," katanya.

(rrd/hen)